DPD LSM BARAK NKRI OKU Selatan Minta Inspektorat Tunda Pemeriksaan Kasus Ini | Bhayangkara Nusantara

DPD LSM BARAK NKRI OKU Selatan Minta Inspektorat Tunda Pemeriksaan Kasus Ini

 201 total views

LEMBAGA Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (LSM BARAK NKRI) DPD OKU Selatan meminta Inspektorat OKU Selatan tunda sementara pemeriksaan kasus dugaan Korupsi Dana BLT Desa Gedung Baru. Hal ini melihat adanya ketidakwajaran yang dipandang pihak LSM tersebut.

Ketua LSM BARAK NKRI, Misyadin meminta proses pemeriksaan lanjutan Inspektorat terkait dugaan korupsi Dana Desa BLT dan pemalsuan tanda tangan itu ditunda sementara sampai Kuasa Hukum masyarakat tiba di OKU Selatan. Hal ini diungkapkannya saat LSM BARAK NKRI DPD OKU Selatan mendatangi Kantor Inspektorat Rabu (4/5/21).

Didampingi Sekretaris dan Bendahara, Misyadin menyampaikan kepada Inspektorat Kabupaten OKU Selatan bahwa pihaknya menghormati proses yang sedang dilakukan. “Namun di sini ada kejanggalan bagi kami, dimana pihak pelapor telah memberikan Kuasa Hukum kepada LSM BARAK NKRI untuk mendampingi perkara laporan tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:  Asuransi Tak Kunjung Cair, Nasabah AJB Bumiputera 1912 Purbalingga: Tolong Kembalikan Uang Kami
Baca Juga:  Jalan Raya Gabuswetan Rusak Parah, Pernah Makan Korban

Misyadin juga melihat adanya kejanggalan yang terjadi dalam proses pemeriksaan ini. Pertama, setiap pemanggilan baik pelapor dan pihak terkait tidak ada konfirmasi dan pemberitahuan kepada LSM BARAK NKRI sebagai pelapor.

Kedua, kasus ini telah didampingi delapan orang Kuasa Hukum dari Jakarta yakni Muhammad Anwar, SH, Eva Varida, Muhammad Djen Sanjuan, SH, Hari Samsyah, SH, Ibu Nurdun, Shambuana, SH, Firwansyhlah, Emardani, SH dan Muhammad Indra Gunawan, SH.

Ketiga, adanya dugaan ternilai lamban dalam mengungkap terkait indikasi dugaan korupsi di daerah Kabupaten OKU Selatan. “Jadi untuk diketahui semua pihak bahwa laporan ini kami dampingi bersama Kuasa Hukum masyarakat pelapor. Selanjutnya apa alasan Inspektorat memanggil para istri dan suami penerima dana BLT,” katanya.

Dalam kasus, lanjut Misyadin, pihaknya juga tidak main main dan akan mengawal sampai tuntas. “Kami meminta pihak Inspektorat Kabupaten OKU Selatan untuk menghentikan atau tunda sementara pemeriksaan terkait laporan ini, sampai Kuasa Hukum Masyarakat Desa Gedung Baru datang ke Kabupaten OKU Selatan, delapan orang kuasa hukum, demi keamanan dan kenyamanan pelapor,” ungkap Misyadin.

Sementara, Inspektur Kabupaten OKU Selatan, H. Ramin Hamidi, SE, MH melalui Plt. Irban Pencegahan dan Investigasi Edial Ali Sonata, SE didampingi Ketua Tim Said Warsidi, SE memberikan keterangan terkait pemanggilan istri penerima BLT Desa Gedung Baru adalah sebagai penambahan data timnya.

“Persoalan permintaan LSM BARAK NKRI DPD OKU Selatan dan Kuasa Hukum Pelapor, penundaan dalam proses laporan tembusan yang kami dapatkan, hal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan terlebih dahulu, kebetulan Inspektur sedang dinas luar hari ini,” katanya.

Lebih lanjut Edial juga mengucapkan terimakasih atas koordinasi yang baik dari LSM BARAK NKRI. “Kami tetap akan bekerja secara maksimal dan ketentuan,” ujar Edial. Slamat-OKUS

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0