Diduga Ada Upaya Sistimatis Hambat Pengesahan APBD-P Kabupaten Talaud

Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Talaud tahun 2023 jelang hampir dua bulan masih mengendap di tangan tim evaluasi APBD Kabupaten/Kota Pemprov. Sulut, dan hingga kini tak kunjung disahkan.

Mengendapnya APBD-P sebagaimana di maksud, diduga ada upaya sistimatis dan terencana dari orang nomor satu Sulut yang di sinyalir sengaja menghambat proses penyelenggaran pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten talaud,” ujar salah satu Stafsus Bupati Talaud.

Bhayangkara Nusantara

Imbasnya Bupati Talaud Dr

. dr. Elly Engelbert Lasut, ME menjadi sasaran amarah publik talaud khususnya, Tenaga Kesehatan (Nakes) yang sempat menggelar aksi demo beberapa hari lalu, menuntut pembayaran gaji mereka selama dua bulan yang belum di bayarkan pihak Pemkab Talaud,” ujarnya.

Menurutnya, dalam demo tersebut juga sempat terucap kata-kata tak pantas, di suarakan oleh para pendemo dan cenderung mendiskreditkan mantan dokter PTT itu termasuk, mereka mengatakan, tertundanya pembayaran gaji lebih di sebabkan adanya pergeseran yang diduga dilakukan oleh orang nomor satu kabupaten talaud.

Ungkapan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar mengapa, tanya Tindi ? itu karena mereka mungkin saja (red pendemo) kurang memahami tentang arti dan makna pergeseran, contoh, hal makan minum, kopi misalnya, pasokan tersedia cukup banyak (anggaran untuk pembelian kopi) sebutlah melimpah), sementara anggaran pembelian gula nihil, maka pergeseran anggaran adalah sebuah keniscayaan dan mutlak di lakukan,” jelas Tindi.

Andaikata anggaran pembelian kopi yang tertata di SKPD tertentu terbilang masih cukup besar, maka kelebihan anggaran pembelian kopi di geser ke anggaran pembelian gula karena sebelumnya anggaran pembelian gula nihil, maka dengan demikian pergeseran harus di lakukan agar terjadi keseimbangan dan tidak ada nuansa disparitas dalam hal angka-angka tapi juga hal pelayanan publik, tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Baca Juga:  Warga Irak Mengaku 'Dikerjai' Oknum Hakim dan Panitera PN Jakarta Pusat

Bupati Talaud E2L saat di hubungi awak media bhayangkaranusantara.com, selasa, (7/11) mengatakan, pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan khususnya gaji nakes sebelumnya tertata dalam anggaran Dinkes senilai Rp. 36 Milyar untuk pembayaran gaji Nakes selama satu tahun.

Menurutnya ada dana pinjaman senilai Rp. 166 milyar lebih, kemudian di pecah-pecah lewat beberapa kegiatan oleh Dinkes, tapi mereka, atau pihak Dinkes khususnya, entah karena kelalaian, mereka lupa bahwa di dana pinjaman tersebut terdapat anggaran pembangunan rumah sakit senilai Rp. 30 milyar dan imbasnya Kadinkes Talaud, di copot.

Maka mau tidak mau, suka tidak suka pergeseran harus dilakukan untuk di geser pada anggaran pembangunan rumah sakit sementara hasil konsultasi Pemda Kabupaten Talaud dengan Kemendagri, pihak Kemendagri meminta Pemda Talaud, untuk mengembalikan seperti semula, maka jalan tengahnya, pergeseran kembali di lakukan untuk mengembalikan seperti semula,” ujar E2L, kandidat gubernur yang sangat dikenal, disukai dan bakal menjadi pilihan satu-satunya masyarakat Sulut.

Seiring perjalanannya, ketika memasuki nota keuangan baik APBD Induk maupun APBD-P di bulan September 2023 untuk semua jenis pembayaran di tutup alias close, tidak boleh ada pencairan dana, dan jika terjadi, konsekwensinya saya terpaksa harus meringkuk di penjara, dan saya tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi juga kalau mau di paksakan prncairan  tak akan bakalan terjadi, mengapa ? semua bekerja berdasarkan sistim,” jelas Elly Lasut.

Sementara menyoroti seputar mengendapnya APBD-P Kabupaten Talaud lebih pada alasan, Pemda Talaud tidak menyertakan Peraturan Kepala Daerah (Perkad) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyerahan dokumen APBD-P,  itu menurut penjelasan Kaban Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov. Sulut, Cllay Dondokambey, saat dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat talaud, kemarin, Selasa 7 November 2023 yang digelar di ruang rapat Kaban.

Baca Juga:  Ketua KSPSI Pringsewu Sayangkan Gaji Tenaga Kerja TPS3R Belum Dibayar

Penjelasan tersebut oknum Kaban BKAD Cllay Dondokambey, di tepis salah satu Staf Ahli Bupati dan juga tenaga pengajar Fakultas Fisip Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Max Egetan, menurutnya diduga itu hanya akal-akalan pihak tim evaluasi Pemprov. Sulut terkait evaluasi dan pembahasan  APBD-P Kabupaten Talaud, ada nuansa sengaja menghambat jalannya roda pemerintahan di kabupaten talaud,” tandasnya.

Menurutnya, Perkad bukan menjadi alasan dan pembenaran terhambatnya evaluasi APBD-P Kabupaten Talaud sehingga terbangun opini, Pemda Talaud lalai dan tidak taat azas, padahal Perkad, bukan bagian dari penyerahan dokumen APBD-P sebagaimana daftar list yang saya peroleh bahwa, dari sejumlah kabupaten/kota tidak menyertakan Perkad atau Perwako sebagai bagian yang tidak terpisahkan saat penyerahan dokumen dan, itu berarti didalamnya ada pembohongan publik yang di lakukan secara sistimatis oleh oknum Kaban BKAD Pemprov. Sulut.

Di bagian lain, Jim Tindi mewarning Pemprov. Sulut, jika dalam satu atau dua hari kedepan, APBD-P belum juga turun, kami masyarakat Talaud, baik yang berada di Talaud, bahkan masyarakat Talaud yang tinggal di Kota Manado dan sekitarnya akan menggelar aksi besar-besaran, ini bukan karena Elly Lasut dan APBD juga bukan miliknya Bupati Talaud, tapi lebih pada persoalan hidup dan matinya masyarakat talaud kepulauan dan juga menyangkut perutnya ASN yang saat ini lagi “keroncongan,” pungkasnya. (John-Sulut)

Komentar Anda