Di Indramayu, Keterbukaan Informasi Publik Tidak Ada di Desa Ini – Bhayangkara Nusantara
Di Indramayu, Keterbukaan Informasi Publik Tidak Ada di Desa Ini

Di Indramayu, Keterbukaan Informasi Publik Tidak Ada di Desa Ini

 239 total views,  1 views today

ERA keterbukaan informasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Walaupun UU ini ditetapkan tahun 2008, namun dengan berbagai pertimbangan, pemerintah baru memberlakukan undang-undang ini pada 1 Mei 2010 lalu.

Untuk itu setiap informasi sedianya diharuskan terbuka bagi masyarakat, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai desa bahkan tingkat terbawah “sekelas” RT.

Namun demikian, undang-undang tersebut seakan berlaku “di atas” kertas saja. Pasalnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, masih banyak yang menganggap keberadaan UU tersebut ‘tidak terlalu penting. Salah satunya Kantor Desa Jaya Mulya, Kecamatan Kroya yang dinilai sangat tidak terbuka dalam hal pengelolaan anggaran.

Baca Juga:  Tegas, Wakil Walikota Tomohon Terpilih Peringatkan Oknum Pejabat Tangan Jahil Terkait Aset Pemkot

Mulai dari kecil saja sudah dianggap sepele soal papan keterangan publik. Seperti papan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang tidak pernah terpampang di kantor desa tersebut, dinilai tidak ada transparansi dalam penggunaannya, sehingga sangat wajar kalau masyarakat dan awak media berpikir miring akan hal tersebut. 

“Ya betul Pak, saya juga selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu beda pendapat, dan sudah saya tegur tentang papan APBDes tersebut, namun tak dihiraukan oleh Kades/Kuwu Jaya Mulya,” ungkap Ketua BPD Jaya Mulya, Winarto, Sabtu (24/10/20).

Menurutnya, Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019 sekitar lebih kurang 2,3 miliar sudah dialokasikan untuk proyek for beton di setiap gang. Salah satunya di blok Rehobot dan beberapa titik lainnya. “Keseluruhannya kalau gak salah ada empat titik,” ungkap Winarto.

Di saat yang sama, awak media ini juga menyambangi kediaman Kades Jaya Mulya. Namun menurut salah seorang keluarganya, sang kades tidak berada di rumah, karena sedang menghadiri hajatan warga.

Baca Juga:  Dewan Jabar Prihatin Penyerobotan Lahan SMKN 1 Cipatat di Bandung Barat

Seperti diketahui, dalam UU KIP Nomor 14 tahun 2008 menegaskan sebagaimana pasal 28 F UU Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi maupun sosialnya.

“Untuk itu, masyarakat Desa Jaya Mulya meminta kepada pihak terkait agar turun tangan untuk menegur oknum kades. Beri sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” kata salah seorang warga yang biasa dipanggil Ciki, Minggu (25/10/20). Atim Sawano – Indramayu

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0