Demokrasi dalam Tirani Politik Uang | Bhayangkara Nusantara

Demokrasi dalam Tirani Politik Uang

 14,054 total views

PILKADA bukanlah tujuan, tapi sarana untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kredibel dan yang bertekad mengabdikan diri untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Tapi ketika pesta demokrasi tercederai oleh dugaan permainan politik kotor, maka bangsa ini akan terus menerus dihadapkan dengan persoalan korupsi,” sebut penasehat IKISST Sulut, Nelson Sasauw.

Politik uang misalnya, kata Sasauw, bukan hanya merusak tatanan demokrasi, tapi juga sebuah pendidikan politik yang tak mencerminkan azas demokrasi bahwa Pemilu harus berlangsung, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, tanpa tekanan, paksaan dan atau intimidasi.

Politik uang hanya akan membuat masyarakat berada dalam paradigma, “Ada Uang Abang Sayang, tak Ada Uang Abang Melayang”. “Pameo klasik ini tidak sepenuhnya kesalahan rakyat, apalagi di suasana bangsa yang tengah berjibaku memerangi wabah pandemi Covid-19, masyarakat bagai musafir yang kehausan d itengah padang gurun,” kata Sasauw.

Baca Juga:  Sulut dalam Dilema PSBB "Bak Buah Simalakama"

Baca Juga:  Sudahi Polemik Lockdown

Menurutnya, pragmatisme tidak hanya merugikan kelompok masyarakat penerima money politik, tapi imbasnya akan dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Sementara raihan kemenangan yang diperoleh hanya karena bermodalkan duit dan sembako bakal bermuara pada tindakan dan perbuatan korupsi, uang negara dirampok habis-habisan untuk mengembalikan dana yang telah digelontorkan sebelumnya.

Tokoh masyarakat Nusa Utara itu mengatakan, ada puluhan kepala daerah, gubernur, bupati/walikota terjerat korupsi akibat politik uang. “Politik uang tidak hanya menyengsarakan oknum kepala daerah, tapi juga akan membuat masyarakat bakal tidak akan menikmati arti dari sebuah kepemimpinan, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, keluarga, sobat, kenalan dan golongan tertentu,”ujar penasehat IKISST Sulut

Politik uang yang diduga dilakoni sejumlah kandidat kepala daerah telah mencederai hak-hak politik, tetapi juga sebagai bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat masyarakat yang dapat dibeli dengan uang dan sembako, gambaran ketidak-mampuan seorang kandidat kepala daerah dalam menawarkan visi dan misi pasangan calon kepada khalayak.

Sementara demokrasi menurutnya, adalah cerminan dari kedaulatan rakyat, yang di dalamnya tersirat kebebasan dalam menentukan hak politik, tanpa campur tangan (intervensi) dari siapa pun dan dari pihak manapun juga.

“Biarkan rakyat memilih berdasarkan nuraninya, bukan memilih kandidat kepala daerah hanya karena bujukan atau rayuan untuk memilih calon tertentu dengan imbalan uang,” tandas Sasauw.

Ditanya lebih jauh tentang seperti apa dan bagaimana upaya negara dalam memberangus praktek money politik dan bagaimana pemilu dapat berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, menurutnya, pilkada bersih dan berintegritas harus berangkat dari pada penegakan hukum (law enforcement). “Tanpa penegakan hukum, maka akan melahirkan pemimpin yang bermental bobrok,” tandas Sasauw.

Baca Juga:  Antara Pencegahan dan Kelaparan Akibat Dampak Covid-19

Karena itu menurut Sasauw, peran negara dalam melahirkan produk perundang-undangan khususnya UU tentang Pilkada harus bersifat tegas, eksplisit dan gamblang, sehingga siapa pun pasangan calon maupun masyarakat perima money politik sama-sama dikenai sangsi.

“Sehingga keadilan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi benar-benar ditegakan tanpa pandang bulu, peran Bawaslu sangat menentukan menuju Pilkada yang bersih dan berintegritas,” paparnya. John-Sulut

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0