Demokrasi dalam Tirani Politik Uang

 16,993 total views

PILKADA bukanlah tujuan, tapi sarana untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kredibel dan yang bertekad mengabdikan diri untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Tapi ketika pesta demokrasi tercederai oleh dugaan permainan politik kotor, maka bangsa ini akan terus menerus dihadapkan dengan persoalan korupsi,” sebut penasehat IKISST Sulut, Nelson Sasauw.

Politik uang misalnya, kata Sasauw, bukan hanya merusak tatanan demokrasi, tapi juga sebuah pendidikan politik yang tak mencerminkan azas demokrasi bahwa Pemilu harus berlangsung, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, tanpa tekanan, paksaan dan atau intimidasi.

Politik uang hanya akan membuat masyarakat berada dalam paradigma, “Ada Uang Abang Sayang, tak Ada Uang Abang Melayang”. “Pameo klasik ini tidak sepenuhnya kesalahan rakyat, apalagi di suasana bangsa yang tengah berjibaku memerangi wabah pandemi Covid-19, masyarakat bagai musafir yang kehausan d itengah padang gurun,” kata Sasauw.

Baca Juga:  Sulut dalam Dilema PSBB "Bak Buah Simalakama"

Baca Juga:  Politik Transaksional Bakal Warnai Pilkada 2020, KPK Larang Kandidat Mantan Napi Koruptor

Menurutnya, pragmatisme tidak hanya merugikan kelompok masyarakat penerima money politik, tapi imbasnya akan dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Sementara raihan kemenangan yang diperoleh hanya karena bermodalkan duit dan sembako bakal bermuara pada tindakan dan perbuatan korupsi, uang negara dirampok habis-habisan untuk mengembalikan dana yang telah digelontorkan sebelumnya.

Tokoh masyarakat Nusa Utara itu mengatakan, ada puluhan kepala daerah, gubernur, bupati/walikota terjerat korupsi akibat politik uang. “Politik uang tidak hanya menyengsarakan oknum kepala daerah, tapi juga akan membuat masyarakat bakal tidak akan menikmati arti dari sebuah kepemimpinan, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, keluarga, sobat, kenalan dan golongan tertentu,”ujar penasehat IKISST Sulut

Politik uang yang diduga dilakoni sejumlah kandidat kepala daerah telah mencederai hak-hak politik, tetapi juga sebagai bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat masyarakat yang dapat dibeli dengan uang dan sembako, gambaran ketidak-mampuan seorang kandidat kepala daerah dalam menawarkan visi dan misi pasangan calon kepada khalayak.

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0