Demokrasi dalam Dimensi Politik Uang | Bhayangkara Nusantara

Demokrasi dalam Dimensi Politik Uang

 509 total views

Oleh: Joni Lalonsang*)

DEMOKRASI pada hakekatnya jelmaan dari kedaulatan rakyat, di dalamnya tersirat esensi dan bermakna, rakyatlah yang berdaulat dalam menentukan arah dan masa depan suatu bangsa yang menganut faham demokrasi.

Demokrasi sesungguhnya tidak hanya sekedar pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam euforia yang kebablasan, merampas hak demokrasi sesama anak bangsa, akan tetapi bagaimana demokrasi dimanifestasikan melalui sikap dan prilaku menghargai dan menghormati hak demokrasi setiap warga negara.

Demokrasi juga dapat disebut, bebas dari tekanan dan intimidasi. Oleh sebab itu, peran negara sangat dibutuhkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak demokrasi setiap warga negara melalui instrumen hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, gamblang dan eksplisit.

Namun sayang berbagai aturan yang dibuat terkadang tak berdaya ketika diperhadapkan dengan tirani mayoritas, faham sektarian dan primordial, demokrasi seketika tampilannya berubah menjadi arogan dan pemaksaan kehendak terhadap yang tak sepaham.

Sementara di sisi lain, jika suara rakyat bisa dibeli maka jangan berharap memperoleh pemimpin yang baik. Politik transaksional baik yang berbau mahar dan politik uang bakal menjadikan rakyat tidak akan dapat menikmati, merasakan arti dan manfaat dari sebuah kepemimpinan.

Deklarasi Anti Politik Uang menuju pilkada berkualitas yang digaungkan salah satu Calon Walikota Manado, beberapa waktu lalu bukan karena ia tak punya duit untuk membeli suara rakyat tapi, ia benar sadar bahwa politik uang hanya akan menyengsarakan dirinya dan rakyatnya.

Baca Juga:  Politik Transaksional Bakal Warnai Pilkada 2020, KPK Larang Kandidat Mantan Napi Koruptor

Tak dipungkiri mungkin saja yang ada di benaknya, seperti apa dan bagaimana cara mengembalikan uang yang telah digelontorkan sebelumnya ujung-ujungnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Manado akan terkuras habis demi mengembalikan uang yang digunakan untuk membeli suara rakyat.

Tapi baginya kontestasi politik di pilkada nanti harus bersih dari praktek menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, berkompetisi secara sehat dengan mengedepankan sikap eleghant dan bermartabat akan memberi warna tersendiri buat masyarakat untuk memilih pemimpinnya yang berdasarkan
latar-belakang dan rekam jejak pasangan calon.

Sejatinya politik uang pada akhirnya hanya akan membuat pemimpin daerah berprilaku koruptif dan, jangan berharap banyak ada kesejahteraan ketika kemenangan yang diraih hanya bermodalkan uang sementara, kebutuhan dasar masyarakat seperti halnya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan terabaikan.

Dan tak mengherankan kalau di sana-sini banyak kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota terlibat korupsi penyebabnya, karena itu tadi, kemenangan yang diperoleh hanya karena bermodalkan duit dan sembako untuk merebut mimpi menjadi orang nomor satu dengan membeli suara rakyat.

Pilkada 9 Desember 2020 nanti harus bersih dari politik uang menuju pilkada berkualitas, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sampai pada tingkatan paling terbawah harus melakukan fungsi pengawasan seoptimal mungkin dan bertindak tegas, tanpa pandang bulu apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan maupun paslon.

Pilkada berkualitas, bebas dari politik uang akan menelorkan pemimpin yang akan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, kebijakannya selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan mengabdikan dirinya sebesar-besarnya untuk rakyat. *)Penulis adalah Wartawan Bhayangkara Nusantara

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0