Demokrasi dalam Dimensi Politik Uang

 698 total views

Oleh: Joni Lalonsang*)

DEMOKRASI pada hakekatnya jelmaan dari kedaulatan rakyat, di dalamnya tersirat esensi dan bermakna, rakyatlah yang berdaulat dalam menentukan arah dan masa depan suatu bangsa yang menganut faham demokrasi.

Demokrasi sesungguhnya tidak hanya sekedar pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam euforia yang kebablasan, merampas hak demokrasi sesama anak bangsa, akan tetapi bagaimana demokrasi dimanifestasikan melalui sikap dan prilaku menghargai dan menghormati hak demokrasi setiap warga negara.

Demokrasi juga dapat disebut, bebas dari tekanan dan intimidasi. Oleh sebab itu, peran negara sangat dibutuhkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak demokrasi setiap warga negara melalui instrumen hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, gamblang dan eksplisit.

Namun sayang berbagai aturan yang dibuat terkadang tak berdaya ketika diperhadapkan dengan tirani mayoritas, faham sektarian dan primordial, demokrasi seketika tampilannya berubah menjadi arogan dan pemaksaan kehendak terhadap yang tak sepaham.

Sementara di sisi lain, jika suara rakyat bisa dibeli maka jangan berharap memperoleh pemimpin yang baik. Politik transaksional baik yang berbau mahar dan politik uang bakal menjadikan rakyat tidak akan dapat menikmati, merasakan arti dan manfaat dari sebuah kepemimpinan.

Deklarasi Anti Politik Uang menuju pilkada berkualitas yang digaungkan salah satu Calon Walikota Manado, beberapa waktu lalu bukan karena ia tak punya duit untuk membeli suara rakyat tapi, ia benar sadar bahwa politik uang hanya akan menyengsarakan dirinya dan rakyatnya.

Baca Juga:  Demokrasi dalam Tirani Politik Uang
Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0