Deisy Paat Bakal Dilapor Ke KPK Terkait Dugaan Penyimpangan Pembangunan Jalan Bandara Likupang

Bhayangkara Nusantara Bhayangkara Nusantara Bhayangkara Nusantara

Oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara, Deisy Paat dalam waktu dekat bakal dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait proyek pembangunan jalan Bandara Likupang yang diduga sarat penyimpangan dan beraroma korupsi.

Pembangunan jalan Bandara Sam Ratulangi menuju akses destinasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parawisita Likupang yang dimulai sejak tahun 2019 hingga kini tak kunjung tuntas dan telah memunculkan kecurigaan dari sejumlah pihak, ada apa dengan proyek tersebut.

Salah-satu aktifis pun angkat bicara, menyoroti kelanjutan dari proyek yang bisa saya sebut vital, tapi tak kunjung tuntas, sepertinya mangkraknya alias terbengkalai. Itu terlihat tidak adanya lagi aktifitas pengerjaan.

Disamping itu, proyek yang bernilai strategis dan yang menghubungkan dua kawasan penting tersebut diyakini bakal menggairahkan dunia pariwisata Sulawesi Utara tapi apa lacur, proyek digadang-gadang bakal melancarkan angkutan barang dan orang, urung dinikmati warga karena belum juga difungsikan.

Bagaimana mau difungsikan kalau pengerjaannya belum tuntas,” sebut Deisy Paat, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara kepada media ini beberapa waktu lalu

Tapi apakah anda tak menyadari akibat yang akan terjadi dari belum difungsikannya jalan tersebut dimana, saat musim penghujan air bakal merembes masuk kedalam aspal hotmixnya yang masih berongga hingga pada akhirnya jalan mengalami kerusakan, Deisy diam dan tak menjawab.

Ironisnya lagi pengaspalan hanya satu lapis dengan ketebalan kurang lebih 4 cm, dapat dipastikan apabila dilalui kendaraan berat, jalan tersebut bakal hancur tota dan ini merupakan bentuk-bentuk kecurangan (fraud) baik yang dilakukan oleh pihak pelaksana maupun pemilik kegiatan,” terang Rambet.

Proyek yang dinilai tidak mendatangkan azas manfaat, tidak tepat sasaran dan akibatnya negara mengalami total lost atau kerugian yang nilainya tidak sedikit,” tandas Rambet.

Baca Juga:  Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Resmikan DTI-CX 2023 di JIEXPO Jakarta

Sementara penggunaan dana PEN yang ditujukan buat pembangunan jalan akses Bandara-Likupang, oleh Hendrik Rambet menganggap, langkah tersebut tidak sesuai peruntukan, bertentangan dengan aturan, dan juga tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Menurutnya, penggunaan dana PEN bukan ditujukan bagi pembangunan jalan melainkan, diperuntukan pada kegiatan/proyek padat  karya, dimana masyarakat di ikutsertakan dalam pelaksanaannya,” jelas Drs. Henrie Rambet.

Dalam penjelasannya Rambet, mengatakan, penggunaan dana PEN hanya ditujukan pada kegiatan yang didalamnya melibatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam ikur menggerakan sektor riil dan memberi penghasilan tambahan bagi pendapatan warga,” ujarnya

Maka dengan demikian daya beli masyarakat ikut terdongkrak dengan adanya pelibatan secara langsung peran masyakat pada kegiatan-kegiatan yang berbentuk proyek padat karya, bukan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penghasilan warga,” sebut Rambet.

Dalam uraiannya Rambet mengatakan, salah satu bagian utama dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah untuk menopang UMKM yang merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah pandemi,” ucapnya.

Peran UMKM dalam perekonomian nasional sangat signifikan dan telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat, oleh sebab itu penggunaan dana PEN harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukan,” tukasnya.

Diketahui, pembangunan jalan Bandara Internasional Sam Ratulang menuju akses destinasi wisata kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang senilai Rp. 33. 311. 318. 241,00 sumber dana APBD, APBD-P dan dana PEN.

Pembangunan jalan dan jembatan tidak memadai, hal ini terlihat pada terdapatnya pembangunanan jalan yang tidak tepat sasaran, hingga negara mengalami total lost sebesar Rp. 33. 311. 138. 241, 00.

Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dibagi dalam 5 (lima) paket kegiatan masing-masing ;

Baca Juga:  Gedung Presisi Polres Kota Tangerang dan 100 Ribu Rumah untuk Personel dan ASN Polri Diresmikan

1. Pembangunan Ruas Jalan Bandara
Likupang tahun anggaran 2019, sumber
dana APBD Perubahan Provinsi Sulawesi
Utara tahun 2019, Pelaksana, CV.
Gaudensia, nilai kontrak Rp. 3. 935. 425.
244,00

2. Pembangunan Ruas Jalan Bandara
Likupang tahun anggaran 2020, sumber
dana APBD Perubahan Provinsi Sulawesi
Utara tahun anggaran 2020, pelaksana,
CV. Anugerah, nilai kontrak Rp. 4. 886.
560. 795,00

3. Pembangunan Ruas Jalan Bandara
Likupang tahun anggaran 2020, sumber
dana APBD Perubahan Provinsi Sulawesi
Utara tahun 2020, pelaksana, CV. Ceria
Artha Mandiri, tahun anggaran 2020, nilai
kontrak Rp. 2. 931. 340. 959,00

4. Pembangunan Ruas Jalan Bandara
Likupang tahun anggaran 2020, sumber
dana PEN, tahun anggaran 2020
pelaksana, PT. Marabunta Adi Perkasa,
nilai kontrak Rp. 14. 654. 794. 212,00

5. Pembangunan Ruas Jalan Bandara
Likupang tahun anggaran 2021, sumber
dana PEN tahun anggaran 2021,
pelaksana CV. Universal, nilai  kontrak
Rp. 6. 902. 017.

Secara keseluruhan dari 5 (lima) paket kegiatan pembangunan ruas jalan Bandara Likupang, patut diduga pelaksanaannya asal jadi, tidak sesuai spesifikasi teknis serta tidak mendatangkan azas manfaat bagi masyarakat Sulawesi utara,” ucap Henrie Rambet.

Kepada media ini, Jumat (12/4) sosok yang getol menyoroti setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar segera menyeret semua pihak yang diduga terlibat pada kegiatan ini, didalamnya oknum Kadis PUPR Provinsi Sulut Deisy Paat maupun pihak pelaksana, guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka didepan hukum,” pungkasnya (John-Sulut)

 

Komentar Anda