Bobroknya Sistem Syarat Nikah di KUA Bawean Gresik, Orangtua Protes Dianggap Mati, Nikah Tetap Disahkan? | Bhayangkara Nusantara

Bobroknya Sistem Syarat Nikah di KUA Bawean Gresik, Orangtua Protes Dianggap Mati, Nikah Tetap Disahkan?

 338 total views

PROTES yang dilayangkan Umar Al Khotob NH kepada KUA Bawean Kabupaten Gresik yang dinilai tidak prosedural dalam melaksanakan aturan hingga bisa melangsungkan pernikahan anak perempuannya, sebut saja Chaty, berbuntut panjang. Pasalnya, protes tersebut hingga saat ini sama sekali tak digubris.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat pernikahan anak perempuannya, Umar sebagai orangtua dianggap meninggal dunia dan tidak dihadirkan. Padahal ayah dari Chaty tersebut masih hidup. Ini tentu saja membuat Umar berang dan kecewa besar terhadap lembaga negara tersebut.

Umar mempertanyakan, kenapa bisa pernikahan tersebut berlangsung. Pernikahan sebagai momentum yang sangat sakral, seharusnya tidak mengabaikan syarat-syarat dalam pernikahan, salah satunya tentang wali nikah yang wajib menghadirkan tua kandung (ayah) sebagai wali saat ia masih hidup. 

Baca Juga:  Ketua DPD Puskominfo Indonesia - Jawa Timur Sambangi Kantor Kemenag dan PA Kabupaten Gresik, Ini yang Dibahas...

Namun yang terjadi, tidak demikian dengan KUA Bawean Kabupaten Gresik. Akad pernikahan tetap dilaksanakan dengan Wali Hakim untuk wanita (Chaty-red) di KUA Bawean Kabupaten Gresik. “Sangat disayangkan Kenapa bisa berjalan mulus, tidak seharusnya itu terjadi,” kata Umar, prihatin, Jumat (16/10/20) kepada bhayangkaranusantara.com.

Jelasnya, selaku orangtua kandung Umar sangat tidak terima atas perlakuan tersebut. Ia menganggap ada yang tidak beres dalam proses pernikahan itu. Ada indikasi terjadi “kongkalikong”. Pasalnya dalam pernikahan itu tidak dilampirkan surat pengantar dari RT/RW dalam tata syarat layanan pengurusan nikah pada umumnya. “Saya akan terus melanjutkan ke proses hukum, sebagai sanksi efek jera,” pungkasnya.

Lebih jauh Umar juga sudah melaporkan hal tersebut ke Kementerian Agama Kabupaten Gresik. “Sampai empat kali mundar – mandir tidak ada tindakan terkait para oknum nakal, sepertinya Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik kurang tegas, bentuk keseriusannya hanya janji semata,” tambahnya.

Dihubungi terpisah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Markus, SPd, M.Pd membenarkan hal tersebut dan sudah dibatalkan melalui Pengadilan Agama Gresik. Namun saat ditanya terkait sanksi yang nantinya diberikan, jawabannya “gantung”. “Kita menunggu dari kanwil seperti apa sanksinya,” jelasnya Markus, singkat.

Meski demikian, Markus berjanji dan komitmen untuk menyelesaikan sampai tuntas, dan secepatnya dan memberikan kabar. Hingga berita ini diturunkan, belum juga ada tindakan dari Markus, sebagaimana janji yang diucapkannya.

Bentuk komitmennya terkesan hanya retorika mengumbar janji tanpa solusi yang jelas. “Bobroknya sistem persyaratan nikah inilah yang harus jadi atensi, Kepala Kemenag Gresik harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi,” tutup Umar. BN01 – JATIM

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0