Bawaslu Sulut Pacu Dua Sosialisasi Secara Marathon di Menit Akhir Pilgub 2020 | Bhayangkara Nusantara

Bawaslu Sulut Pacu Dua Sosialisasi Secara Marathon di Menit Akhir Pilgub 2020

 235 total views

MESKI pelaksanaan pilgub (pemilihan gubernur) tinggal menghitung hari, namun pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut (Sulawesi Utara) masih berpacu dengan waktu di menit akhir. Secara marathon, bersama Bawaslu Sangihe, tim Bawaslu Sulut menggelar sosialisasi di dua lokasi yang berbeda.

Tim Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Mustarin Humagi S, Hi, Komisioner Bawaslu Sulut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran tiba di Tahuna Sabtu (5/12/20) jam 10,00 Wita di Gedung Inspirasional Hall GMIST Efrata Tahuna.

Ketua Bawaslu Sangihe
Baca Juga:  Paket Bantuan Bumil Istri Bupati Bangkalan Sasar Dua Kecamatan Ini
Baca Juga:  Ulama dan Forum Pemuda Islam Indramayu Deklarasi Tuntut Bubarkan Ormas Radikal

Mereka langsung menggelar sosialisasi dengan tema Prosedur Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan unsur peserta para tokoh masyarakat, pemuda, rohaniwan dari semua unsur agama, LSM dan pers.

Ketua Bawaslu Sangihe, Junaidi Bawenti, SH dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan berpesan sambil berharap kepada pihak Bawaslu Sulut agar lebih sering datang mengunjungi Kabupaten Sangihe. “Agar kami dan masyarakat Sangihe merasa tidak termarjinalisasi oleh keadaan,” kata Junaidi.

Sementara Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Mustarin Humagi pada kesempatan itu mengatakan kepada para peserta agar semua jangan hanya menjadi penonton di lapangan saat terjadi praktek politik uang (money politic) terlihat merajalela di mana mana.

Dari pengalaman yang telah dilewati di beberapa kali pilkada, kata Mustarin, praktek ini memang sangat sulit dibuktikan dan ditangkap. Padahal pelanggaran ini nyata terjadi, sehingga diharapkan semua pihak harus berani bertindak menegur bahkan melarang masyarakat untuk menerima praktek politik uang. “Karena jika suatu saat tertangkap, maka yang akan diadili adalah si pemberi dan juga si penerima,” tegasnya.

Komentar Anda
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0