Bawaslu: Optimalisasi Pengawasan Pilkada 2020 Makin Dipeketat – Bhayangkara Nusantara
Bawaslu: Optimalisasi Pengawasan Pilkada 2020 Makin Dipeketat

Bawaslu: Optimalisasi Pengawasan Pilkada 2020 Makin Dipeketat

 97 total views,  1 views today

TAHAPAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur, Bupati/Walikota kini mulai bergulir. Terkait hal tersebut, pihak Bawaslu melakukan optimalisasi pengawasan Pilkada 2020.

Untuk Sangihe, pengawasannya akan semakin diperketat dan meminta masyarakat agar proaktif menyampaikan dugaan pelanggaran kepada badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara.

Imbauan Bawaslu yang ditujukan kepada masyarakat agar berperan aktif melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak pengawas pemilu tentu disertai bukti semisal, melalui rekaman video dan atau foto-foto tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan simpatisan, pendukung atau timses pasangan calon.

Guna optimalisasi pengawasan, belum lama ini Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Sulawesi Utara, Supriadi Pangellu, MH meminta dukungan dari seluruh masyarakat Sangihe terhadap tahapan pemilihan kepala daerah yang tengah bergulir.

Meskipun Bawaslu menjadi institusi yang memiliki peran sentral dalam setiap tahapan pilkada, namun butuh sinergitas bersama dari semua pihak.

“Terlebih partai politik harus dapat memberi kontribusinya dalam setiap tahapan, terutama memastikan semua konstituennya terdata sebagai pemilih,” tegas Pangellu kepada wartawan di Tahuna.

Senada dengan itu, pihak Bawaslu Sangihe juga intens melakukan pengawasan terhadap hasil pleno PPK di 15 kecamatan. Ketua Bawaslu Sangihe, Junaidi Bawenti menjelaskan, pleno PPK berjalan lancar, meskipun masih ada satu kecamatan yang belum melaksanakan pleno.

“Jajaran Bawaslu Kecamatan telah kami imbau agar dapat melaporkan hasil pengawasan dan memasukkan berita acara hasil pleno di tingkat kecamatan dan jika ada dugaan pelanggaran akan kami lihat dari hasil laporan Panwas Kecamatan,” kata Junaidi.

Sementara, Koordinator IV Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Sangihe, Jemmy Sudin, STh menyoroti soal tidak diserahkanya soft copy dan hard copy hasil DPHP pada pleno tingkat kecamatan kepada Panwas Kecamatan.

Baca Juga:  Debat Calon Walikota Tomohon, Caroll: "Program yang Saya Sodorkan Nyata, Bukan Sekedar Akal Sehat"

“Ada edaran KPU RI No. 684 dalam PKPU 19 tahun 2019 pasal 12 ayat (11) menyebutkan, PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak PPK, PPL dan KPU dalam bentuk soft copy dan hard copy,” kata Sudin lewat press conference yang digelar di kantor Bawaslu Sangihe. Adrianto – Sangihe

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1