Bale Mediasi NTB Perkuat Kapasitas Desa Melalui Bimtek – Bhayangkara Nusantara

Bale Mediasi NTB Perkuat Kapasitas Desa Melalui Bimtek

 191 total views,  1 views today

BALE Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar bimtek (bimbingan teknis) selama tiga hari sejak 26 November s.d 28 November 2020 di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Bimtek tersebut mengikutsertakan para kepala desa dan BPD yang ada di dua kabupaten, yaitu Lombok Barat dan Lombok timur yang diutus masing-masing kecamatan dengan peserta satu orang kepala desa (kades) dan satu orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di sela penutupan bimtek tersebut, Ketua Harian Bale Mediasi NTB, DR. H. Lalu Sajim Sastriawan SH, MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang sudah antusias mengikuti kegiatan ini selama tiga hari berturut-turut bersama para narasumber yang tidak bisa diragukan lagi disiplin ilmunya untuk mengikuti bimtek penyusunan peraturan desa (perdes) tentang Bale Mediasi.

Baca Juga:  Tingkatkan Akselerasi Pembangunan dan Layanan Masyarakat, OD - SK Bebaskan Denda Ranmor
Baca Juga:  SAS Lantik Penggerak Giat Donor Darah Kota Tomohon

Sajim yang merupakan salah satu tokoh budayawan ini berharap kepada desa untuk memiliki legalitas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa, baik perdata maupun pidana ringan tanpa melalui proses meja hijau atau penyelesaiannya di pengadilan.

“Sehingga kewajiban kami dari Bale Mediasi NTB bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk memberikan bimtek kepada penyelenggara pemerintahan desa dengan tujuan memberikan ruang yang memiliki legalitas dalam penyelesaian sengketa,” kata pensiunan birokrat NTB yang akrab disapa Mamiq Sajim ini.

Untuk itu, lanjut Sajim, mulai sekarang pemerintah desa (pemdes) harus mempersiapkan diri agar bisa merancang dan menyusun peraturan desa tentang Bale Mediasi dan memahami secara utuh bagaimana pola-pola penyelesaian sengketa tersebut.

“Kami dari tim Bale Medisasi NTB siap melakukan monitoring kepada para peserta yang sudah mengikuti bimtek ini untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan agar perdes di masing-masing desa segera memiliki legalitas dan bisa menyelesaikan sengketa berdasarkan jenis-jenis sengketa yang menjadi domain atau kewenangan Bale Mediasi bisa diselesaikan di tingkat desa maupun kabupaten,” tutupnya.

Sementara Kades Jeringo, Sahrir, SH melihat kegiatan bimtek ini lebih kepada penguatan kelembagaan desa, dimana akhir-akhir ini pihak desa kerap dibuat sedih dengan banyaknya masyarakat yang mengalami persoalan di bawah (desa-red.), baik yang terkait pidana ringan terutama KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maupun perdata.

Baca Juga:  Pangdam II Sriwijaya Kunjungi Kodim 0424/Tgm, Cek Kekuatan Personil

“Nah, semua jika kita lepas persoalan ini kemudian atas itikad ini mereka beracara di pengadilan tentu biayanya sangat besar. Kemudian terbetiklah yang namanya keinginan kita bersama bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat kita cukup sampai di desa. Jadi sekali berdamai, maka itu adalah perdamaian untuk selanjutnya dan silaturahmi terjaga,” kata Sahril.

Artinya, manakala ada keraguan dari hasil perdamaian yang telah disepakati oleh mediator yang sudah ditentukan pemdes dalam hal ini kades, maka bisa dilanjutkan dan didaftarkan ke pengadilan. “Jadi sudah selesai, jadi pengadilan yang murah meriah dan silaturahmi tetap terjaga,” tandasnya.

Kemudian yang kedua, kata Sahril, ke depan ini persoalan-persoalan kemasyarakatan kita dengan era saat ini yang sangat luar biasa tentunya akan menggerus persoalan-persoalan adat dan budaya di daerah, termasuk ekonomi, sosial dan sebagainya. “Nah, tentu ini butuh perhatian kita sebagai penyelenggara pemdes, maka tumpuan harapan pemerintah ini sesungguhnya ada pada desa, karena desa adalah basis penyelenggaraan pemerintahan terendah,” jelas Sahril yang juga aktif di berbagai organinasi kemasyarakatan.

Menurut Sahril, desa adalah salah satu harapan bangsa inndonesia untuk menyelesaikan persoalan dasar rakyat dan kebutuhan hidup masyarakat. “Sebenarnya begini, kades dari dulu sampai sekarang sudah menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Cuma dulu sebatas pengetahuan dan kemampuan aparat, sekarang ini kewajiban negara dan daerah untuk memberikan bimtek kepada penyeleggara pemdes tentang bagaimana cara membuat peraturan daerah (perda), perdes dan keputusan bersama kepala desa,” kata Sahril.

Dengan demikian, kata Sahril, ini akan semakin memperkaya khasanah penyelenggaraan pemdes, dengan lebih awal memberikan pembekalan, baik kepada kades maupun BPD yang ada di desa. Kemudian manakala kedua lembaga ini sudah dilakukan penguatan, baik teknis maupun administrasi, maka negara tidak akan pernah ragu kepada penyelenggara desa, sehingga kades dan BPD pasti mampu menyelesaikan persoalan yang ada.

“Sekarang tinggal apa yang mereka lakukan oleh desa ini kita formalkan dan lembagakan agar kita punya persepsi yang sama bahwa persoalan ini menjadi tanggungjwab kita bersama. Maka kita harus mempersepsikannya yang sama dan kita menyelesaikannya bersama-sama,” kata Sahril.

Untuk iru, Sahril menekankan perlunya memperkuat legalitas di tingkat desa tentang perdes Bale Mediasi sehingga terkait sengketa itu jadi jelas dan sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan. “Bahkan sekali kita bersidang mereka berdamai, maka itu inkrah (putusan yang berkekuatan hukum tetap-red.) tidak boleh banding dan dikasasi lagi, itu putusan final,” tegas Sahril menutup keterangannya. Ril – NTB

Komentar Anda
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0