Ambruknya Infrastruktur di Senggigi Viral di Medsos, L-KPK NTB Desak Polda NTB Usut Tuntas | Bhayangkara Nusantara

Ambruknya Infrastruktur di Senggigi Viral di Medsos, L-KPK NTB Desak Polda NTB Usut Tuntas

 776 total views

PEMBANGUNAN infrastruktur di wilayah Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang beberapa hari terakhir ambruk dan longsor viral di media sosial. Hal ini jadi perhatian publik dan penggiat anti korupsi.

Salah satunya Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Nusa Tenggara Barat (L-KPK NTB) yang menyoroti dan mengawasi persoalan ambruk dan longsornya proyek penataan rest area kawasan sekitar Hotel Sheraton yang dimenangkan dan dikerjakan PT. Sanur Jaya Utama tersebut.

Diketahui, untuk proyek itu dialokasikan dana sekira 2.6 M dan penataan rest area kawasan sekitar tanjakan Alberto yang dikerjakan CV. Alfandi Putra sebesar 1,8 M. Patut diduga, telah terjadi kelalaian, sehingga berimbas pada kualitas pekerjaan dari proyek tersebut.

Dirwaster L-KPK NTB H. Junaidi. MK angkat bicara dan meminta kepada BPK Perwakilan NTB dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas persoalan tersebut, karena dinilai dalam proses perencanaan maupun kajian Amdalnya bermasalah, tidak mempertimbangkan beban bobot infrastruktur bangunan yang dikerjakan. Terlebih masalah dampak bencana dan penunjang bencananya, sehingga proyek itu terkesan asal dikerjakan alias asal jadi.

Baca Juga:  Dua Kades Ini Terjerat Kasus Ijazah Palsu, Kepala DPMPD OKU Selatan Penuhi Panggilan Penyidik
Baca Juga:  Gubernur Sulsel Kena "Serangan Fajar" KPK

“Begitu terjadi curah hujan sedikit lebat, akhirnya bangunan tersebut menjadi ambruk dan longsor. Yang perlu kami pertanyakan juga kenapa di dua titik proyek tersebut saja yang ambruk dan longsor, jangan sampai beralasan Force Majeure atau bencana alam, sehingga proyek tersebut tidak diusut aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Junaidi juga meminta Kapolda NTB memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini dan segera memanggil Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat beserta kontraktor yang menangani proyek tersebut, termasuk di dalamnya konsultan, baik konsultan perencana maupun pengawas dan pengawas yang menangani proyek tersebut.

“Biar jelas konstruksi bangunannya sudah sesuai memenuhi standar atau tidak, karena ini tidak mempertimbangkan dampak-dampak bencana, terlebih area pembangunan itu tanah miring dan tebing. Ini sangat membahayakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan, terlebih jalan yang digunakan adalah jalan nasional,” jelasnya.

Baca Juga:  Viral... Provokasi Warga dan Kades "Hajar Wartawan dan LSM", Oknum Camat di OKU Selatan Dilaporkan

Lebih jauh Junaidi juga meminta kepada Kapolri yang baru untuk memantau dan mengawasi kinerja anggotanya di daerah, baik Kapolda NTB maupun Kapolres Lombok Barat yang akan menangani dan mengusut tuntas kasus ini. “Kami nanti akan membuat laporan ke Polda NTB dan langsung memberikan tembusan ke Kapolri biar menjadi atensi,” tutupnya. SHR – NTB

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
5
+1
0
+1
0