Aksi Perusakan Ruang Kerja Sekdakot dan Fasilitas Kantor BKAD Manado Terkuak – Bhayangkara Nusantara

Aksi Perusakan Ruang Kerja Sekdakot dan Fasilitas Kantor BKAD Manado Terkuak

 460 total views,  2 views today

TINDAKAN premanisme yang dilakoni sejumlah oknum yang melakukan perusakan ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Manado termasuk sejumlah dokumen penting lainnya ikut berhamburan di lantai diobrak-abrik oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Prilaku barbar dan anarkis tersebut tak hanya berhenti sampai di situ, fasilitas kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga turut jadi korban kebrutalan dan keganasan yang diduga melibatkan sejumlah oknum Pol PP Kota Manado merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir.

Tidak hanya melakukan perusakan fasilitas dan dokumen penting yang berada di ruangan Sekdakot dan fasilitas kantor BKAD, tapi ada salah seorang oknum yang berinisial MM alias Melky diduga anggota Pol PP tebar ancaman pembunuhan terhadap sejumlah staf yang menyaksikan aksi brutal oknum MM Cs.

Ancaman lain juga datang dari salah seorang yang berinisial RW alias Richard diduga anggota Pol PP mengancam akan menusuk dengan pisau kepada salah seorang yang diketahui bernama Kanisius Rarun, staf BKAD Kota Manado.

Sementara itu Informasi yang dirangkum dari sumber penting di Pemkot Manado menyebutkan ulah tidak terpuji yang diduga dilakukan sejumlah anggota Pol PP. Mereka antara lain, MM alias Melky, RW alias Richard, R alias Rina, S alias Steven, AP alias Adry, SL alias Secry, SL alias Susanti, S alias Stinky, V alias Vita.

Bahkan masih ada sejumlah nama lain yang belum sempat teridentifikasi, menurut sumber yang sempat diwawancarai wartawan media ini, Rabu (13/1/2021) aksi perusakan fasilitas Negara tersebut sudah dilapor Pemerintah Kota Manado kepada pihak Polresta Manado, Rabu, 6 Januari 2021.

Baca Juga:  Dinilai Lalai, Al Manat Lutim Pertanyakan Komitmen PT. Vale dalam TJSL
Baca Juga:  Pilkada Tomohon Memanas, Masyarakat Tolak "Dinasti Eman" Berkuasa?

“Kami berharap pihak Polresta Manado agar mengusut tuntas persoalan ini untuk memberi efek jera kepada semua pelaku tanpa terkecuali agar tindakan seperti itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Akibat ulah mereka target pekerjaan yang seharusnya selesai hari itu berdasarkan petunjuk Kementerian Dalam Negeri jadi terhambat,” tandas sumber.

Diketahui sebelumnya aksi perusakan ruang kerja Sekdakot dan fasilitas kantor BKAD Kota Manado terjadi pada Senin, 5 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saat jam kerja berakhir diduga dipicu oleh pemotongan gaji dari sebelumnya Rp. 3000.000,- dikurangi menjadi Rp. 2000.000,- untuk semua anggota Pol PP yang berjumlah 490-an lebih.

Namun kebijkan tersebut ditolak sebagian anggota Pol PP, mereka menuntut semua anggota Pol PP yang berjumlah 490-an lebih diberi gaji seperti tuntutan mereka yakni senilai Rp. 3000.000,-. Keinginan tersebut menurut sumber tidak dapat dipenuhi karena ketiadaan dana.

“Apa kami harus mencuri untuk memenuhi keinginan mereka yang tidak memahami bahwa sejak pandemi Covid 19 pendapatan Pemkot Manado mengalami penurunan sangat tajam,” jelas sumber.

Meskipun begitu, kata sumber, keinginan tersebut masih bisa disiasati dengan konsekwensi seratusan lebih anggota Pol PP bakal dirumahkan, karena lagi-lagi alasan kemampuan fiskal Pemkot Manado saat ini benar di bawah ambang batas sehingga perlu ada kebijakan strategis dalam rangka menyelematkan APBD Kota Manado.

APBD Kota Manado bukan hanya memikirkan nasib para THL, tapi ada kepentingan yang jauh lebih besar ketimbang kepentingan segelintir anggota Pol PP yang nyata-nyata berbuat anarkis dengan merusak fasilitas ruangan Sekda dan fasilitas Kantor BKAD.

Ada ratusan ribu penduduk Kota Manado yang butuh pelayanan, perhatian dan sentuhan Pemkot Manado termasuk menjaga roda perekonomian agar dapat terus berputar, nasib para THL juga menjadi concern pemerintah dan bagian penting dalam rangka mengamankan setiap kebijakan pemerintah kota.

“Namun demikian mereka (red) anggota Pol PP harusnya juga memahami dan menyadari bahwa APBD bukan hanya untuk memenuhi keinginan mereka, tapi bagaimana pemerintah memikirkan nasib dan kepentingan masyarakat Kota Manado secara keseluruhan,” ujar sumber.

Sementara itu pemotongan gaji, menurut Kepala BKAD Kota Manado, Johnly Tamaka, SE bukan karena keinginan Pemkot Manado tapi lebih pada kemampuan fiskal yang saat ini mengalami tekanan berat sehingga mau tidak mau sejumlah THL terpaksa dirumahkan, termasuk pemotongan gaji untuk menyelamatkan APBD Kota Manado,” tandas Tamaka.

Baca Juga:  Komunitas Nelayan dan Pemuda Margasari, Serang - Banten Tolak Tegas Reklamasi Ilegal

Keputusan merumahkan dan pemotongan gaji THL memang pahit rasanya, tapi lagi-lagi kata Tamaka, kebijakan merumahkan dan pemotongan gaji bagian dari solusi bijak untuk mengurangi beban APBD, sebab jika kebijakan tersebut tidak diambil maka defisit anggaran akan kian melambung dan berdampak bagi perekonomian secara keseluruhan.

Di bagian lain sumber menuturkan, aksi premanisme sejumlah anggota Pol PP Kota Manado, disaksikan oleh sejumlah staf BKAD termasuk saya sendiri. “Saat itu kami tak bisa berbuat apa-apa bahkan saya sendiri hampir dibogem oleh salah seorang oknum anggota Pol PP wanita,” tutur sumber.

Lalu apa tanggapan masyarakat menyikapi aksi brutal berlagak preman, termasuk ancaman pembunuhan terhadap staf BKAD dan ancaman penikaman terhadap Kanisius Rarun termasuk ancaman pemukulan terhadap Kabid Anggaran Vidya Rompas, menurut Egenius Paransi, polisi harus segera bertindak dan segera menuntaskan kasus ini.

Paransi juga meminta Walikota Vicky Lumentut, mencopot oknum Kasat Pol PP karena diduga melakukan pembiaran terhadap aksi brutal bawahanmya. Diketahui saat kejadian oknum Kasat Pol PP berada di kantornya tapi mendatangi kantor Walikota saja tidak dilakukannya, apalagi melakukan tindakan terhadap anak-buahnya yang diduga merusak fasilitas negara. Ada apa dengan oknum Kasat Pol PP?

Menurut Paransi, plisi juga harus memeriksa oknum Kasat Pol PP sebab dialah orang yang paling bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut, dia tak boleh cuci tangan apalagi lepas tanggungjawab, sambil mencopotnya juga harus dikenai sangsi administrasi lainnya karena dapat diduga aksi anak buahnya ada dalam sepengetahuannya. John-Sulut

Komentar Anda

+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0