Ada Pabrik Kompor Gas di Sidoarjo Pekerjakan Ratusan Karyawan, Izin Usahanya Dipertanyakan – Bhayangkara Nusantara
Ada Pabrik Kompor Gas di Sidoarjo Pekerjakan Ratusan Karyawan, Izin Usahanya Dipertanyakan

Ada Pabrik Kompor Gas di Sidoarjo Pekerjakan Ratusan Karyawan, Izin Usahanya Dipertanyakan

 318 total views,  3 views today

SEBUAH pabrik kompor gas berstatus badan hukum Usaha Dagang (UD) yang terletak di Desa Senduri, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidorajo, Jawa Timur diduga tidak mengantongi izin lengkap dalam mempekerjakan ratusan karyawannya.

Padahal untuk mempekerjakan karyawan sebanyak itu, industri gas yang memproduksi kompor dengan label UD Benteng Mas milik pengusaha bernama Endarta tersebut sedianya menggunakan perizinan PT (Perseroan Terbatas).

Endarta sendiri selaku pemilik dan direktur perusahaan tersebut ketika dikonfirmasi terkait jumlah karyawan yang dipekerjakan dipabriknya terlihat enggan memberikan jawaban, dengan berbagai alasan. “Aduh aku lagi sibuk Mas, sampean tanyakan aja ke Depnaker, yo datang aja ke sana,” ujar Endarta, baru-baru ini.

Baca Juga:  PT. BCK Klarifikasi Aksi Demo Pekerja Proyek di Semper Barat

Tak hanya itu, Endarta bahkan mencoba “membentengi diri” dengan mengaku bahwa anaknya juga seorang pekerja pers. “Anak saya sebagai Redaktur Kompas bernama jeric, saya tidak mau diinterview. Saya berhak menolak,” kata Endarta menghindar.

Sementara disinggung terkait status badan hukum usahanya yang masih menggunakan UD, yang semestinya berstatus PT, lagi-lagi Endarta memberikan jawaban yang sama. “Saya sibuk tidak mau diinterview, itu terserah saya pakai UD atau PT, karena tidak ada yang mempermasalahkan, walaupun bupati,” tendas Endarta dengan angkuh seraya mempersilakan wartawan untuk keluar dari pabriknya.

Ada indikasi, pabrik yang dikelola Endarta menghindari pajak industri dengan tidak menggunakan PT sebagai badan hukum dalam mempekerjakan ratusan karyawan. Padahal menurut PPh Pasal 25 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diperoleh.

Baca Juga:  Tambang Pasir Ilegal Marak di Cirende, Purwakarta, Pihak Terkait Tutup Mata

Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan beberapa kali, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu juga ada tiga klasifikasi tarif Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha industri yang wajib diketahui

Antara lain Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh Wajib Pajak Badan selama Tahun Pajak berjalan tanpa pengecualian, baik itu Wajib Pajak Badan skala mikro kecil, menengah maupun besar. Hal ini juga berlaku bagi yang memiliki Badan Usaha Industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau barang siap pakai.  BRAM – SIDOARJO

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0