133 total views, 1 views today
Untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai penyedia jasa konstruksi, tentunya perusahaan tersebut dibayar dari uang rakyat yang dititipkan kepada negara. Proyek tersebut diketahui menelan anggaran hampir 20 miliar rupiah melalui dua tahap.
Tahap pertama pelebaran jalan sepanjang 2 kilometer dengan spesifikasi pekerjaan ruas jalan 5 meter kiri-kanan Jalan Raya Simpang 3 Bumi Agung Kota Muaradua. Selanjutnya pada tahap kedua dari Simpang Tiga Bumi Agung hingga simpang tiga Kota Way. Hal ini diungkapkan Sekjen Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI) OKU Selatan, Henafri Dihaji kepada media ini, Selasa, (29/12/20).
Pihaknya mengaku telah melakukan investigasi mendalam terkait proyek tersebut, dan menemukan adanya indikasi menyalahi aturan serta tahapan-tahapan yang berkesan kurang memperhatikan kualitas, bahkan ada upaya dan dugaan pengurangan volume.
Dari data yang dimiliki GNPK RI OKU Selatan dapati rangkaian pekerjaan proyek tersebut meliputi beberapa tahapan meliputi pekerjaan tanah dan geosintetik, drainase, pengerasan berbutir dan pengerasan beton semen, marka jalan, drainase, dilanjutkan pengerasan aspalt laston lapis aus (AC-WC).
Proyek multiyears ini, sambungnya, kini menjadi sorotan ormas GNPKRI OKU Selatan. Mereka mempertanyakan mengapa hal itu terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan, terkesan pihak ketiga sebagai pelaksana yakni PT. KJN mengabaikan Standar Operasional Pekerjaan (SOP).
“Maka kuat dugaan kami adanya unsur KKN terlihat dari kuantitas dan kualitas pekerjaannya, serta minimnya fungsi pengawasan dalam kegiatan tersebut,“ kata Sekjen GNPKRI OKU Selatan itu.
Ia juga menilai, durasi pekerjaan multiyears itu kurun waktunya dikerjakan lebih lama dan pihak pelaksana lebih leluasa memikirkan dan melaksanakan agar proyek bisa benar benar transparan dan akuntable (dapat dipertanggungjawabkan).”Kok ini terkesan tergesa-gesa dalam pelaksanaannya,” cetusnya.
