Walikota dan Ketua DPRD Sorong Diterpa Isu, Ini Reaksi Keras Dirwaster L-KPK Teritorial Papua Barat 

Walikota dan Ketua DPRD Sorong Diterpa Isu, Ini Reaksi Keras Dirwaster L-KPK Teritorial Papua Barat 

INFORMASI yang beredar dan disebarluaskan Ketua Forum Solidaritas Anti Korupsi Indonesia (Fosaki), DR. Sebastian Nugraha, SH, MH melalui media online mulai menuai reaksi.

Kali ini, reaksi keras datang dari Dirwaster L-KPK Teritorial Provinsi Papua Barat yang menanggapi serius informasi tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Dirwaster L-KPK Teritorial Provinsi Papua Barat, Christian Ismael Ramping menilai, Ketua Fosaki, DR. Sebastian Nugraha, SH, MH sangat berlebihan dalam melakukan penilaian terhadap dua pemimpin daerah Kota Sorong, yang dalam hubungan pribadi adalah pasangan suami istri.

“Bedanya dalam memimpin birokrasi Pemerintahan Kota Sorong, Walikota Sorong tetap menjalankan fungsi tugas sebagai seorang kepala daerah dan Ketua DPRD kmKota Sorong tetap pada posisi Ketua DPRD kota Sorong,” ujarnya, Minggu (31/5/20).

Hal ini, dinilai sangat melewati batas kemanusiaan dalam melakukan intervensi terhadap kedua pemimpin di wilayah Pemerintahan Kota Sorong.

Figur muda yang selama ini terus mengawasi setiap penggunaan dana APBN/APBD dan Kebijakan Publik di Teritorialnya sangat menyayangkan tuduhan yang terus dilontarkan bertubi-tubi kepada kedua pimpinan yang selama ini dinilai sangat baik dalam menjalankan fungsi tugas sebagai kepala daerah Kota Sorong dan Ketua DPRD Kota Sorong.

Christian Ismael Ramping menjelaskan, suasana politik di wilayah Provinsi Papua Barat menuju pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat memang sedang memanas, namun bukan berarti dalam hal ini harus dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan potensi pemimpin yang Arif dan bijaksana seperti Drs. Ec. Lambert Jitmau yang saat ini menjabat sebagai Walikota Sorong, Papua Barat.

Dirwaster L-KPK Teritorial Provinsi Papua Barat tentunya sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang selama ini selalu memojokkan para pemimpin daerah di wilayah provinsi, kabupaten dan kota tempatnya bertugas.

Baca Juga:  4 Langkah Mudah Cek Hoaks

Ia yakin mereka orang-orang yang tidak tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat, namun selalu menyerang kepala daerah yang berada di lingkungan Provinsi Papua Barat dan seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah bawahan Pemerintahan Provinsi Papua Barat.

Selama ini, lanjutnya, tim investigasi dari lembaga yang dipimpinnya telah melakukan investigasi dan sama sekali tidak menemukan adanya penyalahgunaan keuangan, baik dari dana APBN maupun APBD, seperti yang telah dituding dan dimuat dalam pemberitaan online oleh Ketua Fosaki, DR. Sebastian Nugraha, SH, MH. Bert – Papua Barat

Facebook Comments