Terkait Penyelewengan Dana Pembangunan Pasar Besar Kota, Mantan Walikota Madiun Jalani Tuntutan JPU

Terkait Penyelewengan Dana Pembangunan Pasar Besar Kota, Mantan Walikota Madiun Jalani Tuntutan JPU

Mantan Walikota Madiun, Bambang Irianto, menjalani tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (01-08-2017).

Pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya, Indra Priangkasa, berharap dalam tuntutan nanti, JPU dari KPK tidak copy paste (copas) dakwaan dan benar-benar
mengungkap fakta persidangan. Dia dan terdakwa hanya bisa berdoa serta berharap agar tuntutan nanti berdasarkan pada fakta yang selama ini terungkap di
persidangan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bambang Irianto didakwa JPU KPJ terkait kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBKM) tahun 2009-2012. Selain korupsi, Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar, yang diterimanya dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha. Selain itu, uang yang diterima Bambang tersebut juga berkaitan dengan honor pegawai, perizinan, juga hal-hal lain yang diduga diperoleh secara tidak sah.

Karenanya, pada 17 Februari 2017 baru lalu, Bambang ditetapkan sebagai tersangka TPPU dengan dakawaan berupa membelanjakan, mentransfer, memindahkan, dan menyamarkan uang hasil korupsinya ke dalam beberapa aset pribadi diri dan keluarganya.

Sementara itu, anggota tim Jaksa KPK Feby Dwiyandospendy usai persidangan mengatakan, terdakwa dianggap menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai walikota Madiun.

Selama menjabat, tambahnya, terdakwa beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi terkait jabatan terdakwa dengan nilai total Rp 59,7 miliar.

Facebook Comments
Baca Juga:  Tim Patriot Polres Bekasi Kota dan Polsek Pondok Gede Gagalkan "Perang Sarung" di Pasar Kecapi