Status Balai Pertemuan Umum di Kelurahan Kamasi Dipertanyakan

Status Balai Pertemuan Umum di Kelurahan Kamasi Dipertanyakan

KELURAHAN Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulut, di tahun-tahun sebelumnya terdapat sebuah bangunan yang biasa disebut Balai Pertemuan Umum (BPU) atau disebut Balai Desa, saat masih berstatus desa.

Namun kini masyarakat justru bertanya-tanya, ke mana bangunan yang dulunya sering dipakai sebagai Balai Pertemuan Umum Kelurahan Kamasi, seperti untuk pesta pernikahan atau kegiatan lainnya, karena dibangun sesuai perencanaan dan kebutuhan pemanfaatan masyarakat Kelurahan Kamasi.

Pertanyaan tersebut dilontarkan seorang aktivis Tomohon Corruption Watch (TCW), Steven Lalawi kepada awak media bhayangkaranusantara.com, beberapa waktu lalu.

Terkait hal ini Kepala Kelurahan yang saat ini dijabat Femmy Melo saat dikonfirmasi sayangnya sedang tidak berada di tempat. Menurut beberapa staf sang Lurah sedang berada luar. Meski sempat mendapatkan dua nomor ponsel sang Lurah yang aktif dan dihubungi via pesan Whatapps berkali-kali, hingga saat ini tetap tak mendapat respon, terkesan menutup diri dari wartawan.

Padahal Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Tjajoh Kumolo dalam satu kesempatan sempat mengimbau jika pejabat publik saat ditelepon wartawan harus diterima dalam waktu 1 x 24 jam .

Sementara aktivis dari Presidium Masyarakat Tomohon, Harry Runtuwene mengungkapkan bahwa di tahun 2018 lalu sebenarnya pada bangunan Balai Pertemuan Umum tersebut telah dilakukan pembongkaran bahkan terkesan diambilalih oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon.

“Di tahun 2018 justru dilakukan pembangunan namun beralih fungsi bahkan sudah disebut Gedung Olahraga (GOR) yang dianggarkan 1 miliar dengan sumber dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Melihat anggaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan hasil bangunan, di sini terlihat ada unsur dugaan merugikan keuangan negara. “Karenanya saya melaporkan hal ini ke Tipikor Polda Sulut sejak Tahun 2019 yang lalu,” ujarny Jumat (6/3/2020).

Baca Juga:  Kejati Sulut dan Pemkot Manado Kerjasama Tangkal Virus Corona

Di hari yang sama, aktivis dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Sulut Jemmy Singal juga mempertanyakan hal serupa, yakni soal dianggarkannya lagi 100 jutaan dana melalui pos anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tomohon untuk pembuatan dinding tembok berbahan Hollow Brock. Dengan anggaran 100 juta itu pun diduga tak sesuai jika dihitung-hitung.

“Siapa yang menjadi pemimpin Kota Tomohon berikut, usahakan setiap pelaksanaan pembangunan harus ada perencanaan untuk jangka panjang, jangan terjadi lagi setiap tahun pembangunan bongkar pasang, karena hal seperti itu sangat buang-buang anggaran percuma,” ujar Singal. Bert/BN01 – Sulut

Facebook Comments