Srikandi L-KPK Sulut Terjun Pantau Penyaluran Bansos Covid-19

Srikandi L-KPK Sulut Terjun Pantau Penyaluran Bansos Covid-19

LEMBAGA Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Provinsi Sulut menerjunkan Srikandi-Srikandi militan Peduli Covid-19 ke sejumlah pelosok wilayah se- Sulawesi Utara.

Action para Srikandi ini telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Provinsi Sulaweai Utara, Olly Dondokambey, SE melalui Dinas Sosial Sulut untuk menjadi pemantau sekaligus penyalur bantuan sosial (bansos) dari pemerintah bagi masyarakat miskin dalam situasi seperti saat ini.

“Kami ditugaskan Pimpinan L-KPK Sulut untuk memantau dan mendata serta memperjuangkan bansos dari pemerintah terhadap warga miskin,” tegas Rinny Madundang saat ditemui melakukan tugasnya di Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Sabtu (09/05/20).

Menurut Rini, ternyata masih ada masyarakat miskin yang belum tersentuh dengan bantuan pemerintah, sehingga mereka pun mengambil data untuk dimasukan sebagai penerima bantuan yang terdampak bencana non alam saat ini.

“Ya, kami harus melaksanakan tugas kemanusiaan seperti ini. Ada sekitar puluhan KK (Kepala Keluarga) yang masih belum mendapat bantuan dari Pemeeintah. Apa karena tercecer dalam pendataan atau ada unsur kesengajaan dari oknum petugas di desa,” ujar Rini sembari menambahkan, masih ada aparat desa yang tak transparan.

“Bayangkan saja, ketika saya menanyakan mengenai daftar penerima bantuan ke Sekretaris Desa Matani Satu, dia hanya menjawab bahwa itu rahasia. Padahal, menurut masih banyak masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dan berharap bantuan dari pemerintah,” tuturnya.

Rinny juga menyebut, kondisi kehidupan masyarakat di Desa Matani Satu masih sangat memprihatinkan. “Kondisi rumah mereka, kebutuhan gisi dan makanan sangat terbatas sehingga sangat membutuhkan topangan bantuan dari Pemerintah,” ucapnya.

Sementara di sisi lain, terpantau di beberapa wilayah Kabupaten Kota, kata Rinny ditemukan ada sejumlah penerima bantuan dari Pemerintah Pusat yakni Program Keluarga Harapan (PKH) sejak Tahun 2019 lalu, sudah tak menerima lagi bantuan tersebut.

Baca Juga:  Silaturahmi Adang Waluya dengan Tokoh Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Bogor

“Ada orang tua yang sudah menjanda dan masih menanggung anak sekolah sudah tidak menerima lagi bantuan melalui Program Keluarga Harapan,” pungkasnya.

Rinny menambahkan, setelah melaksanakan tugas pemantauan dan pendataan penerima bansos dari pihak pemerintah, dia bersama teman-temannya akan melakukan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat. BERT – MINSEL -SULUT

Facebook Comments