Rumah Bantuan Khusus Bermasalah, LKPK Sulut Perjuangkan Hak Masyarakat Petani Nelayan di Minsel

Rumah Bantuan Khusus Bermasalah, LKPK Sulut Perjuangkan Hak Masyarakat Petani Nelayan di Minsel

 2 total views,  1 views today

KABUPATEN Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada 2017 lalu sempat dikunjungi Tim Verifikasi Kementrian PUPR yang saat itu dipimpin Triwi dari Direktorat Rumah Khusus di Kementrian PUPR.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, pada akhir 2018 Kementrian PUPR mengalokasikan Anggaran Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan perumahan bantuan khusus masyarakat petani nelayan yang berjumlah 50 unit dengan anggaran sebesar 5 miliiar lebih.

Pembangunan rumah bantuan khusus bagi petani nelayan tersebut dilaksanakan Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat Provinsi Sulawesi Utara dengan lokasi pembangunan perumahan di atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Minsel, tepatnya di wilayah Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan.

Namun pada tahun 2019, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Dewan Teritorial Provinsi Sulawesi Utara menerima pengaduan dari sejumlah masyarakat petani nelayan, sampai saat ini mereka masih tinggal di pinggiran Pantai Desa Matani Satu. Hal ini diutarakan Rini Madundabg dari Lembaga KPK Sulut yang membidangi Pengawasan APBN, APBD dan Kebijakan Publik.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Lembaga KPK Sulut bersama tim didampingi awak media ini kemudian langsung mengecek ke lokasi untuk menginvestigasi dan konfirmasi ke berbagai sumber.

Pengecekan dimulai dari perumahan 50 unit yang dibangun dan benar pekerjaannya sudah selesai. Selanjutnya saat menemui sejumlah masyarakat petani nelayan dan melakukan wawancara, terlihat mereka sangat berapi-api, karena mereka menilai program bantuan perumahan khusus untuk petani nelayan hanya proyek akal-akalan saja.

Masyarakat mulai merasa, hak mereka tidak akan didapati dan menempati rumah tersebut, karena adanya oknum pejabat di desa mereka yang diduga akan memanfaatkannya dengan mengisi rumah tersebut untuk masyarakat yang justru bukan petani nelayan.

Baca Juga:  Bakal Telan Korban Pembangunan RSJR Diduga Sarat Penyimpangan

Lebih parah lagi, ada masyarakat yang mempunyai rumah tergolong kehidupan lebih dari cukup, namun justru sudah tinggal di perumahan yang diperuntukan bagi petani nelayan tersebut.

Ada indikasi, oknum kepala desa bermain. Pasalnya di hari yang sama, awak media ini yang dua kali mendatangi rumah kepala desa tersebut tetap tak berhasil ditemui. Diduga sang kades menghindari konfirmasi wartawan.

Melihat fakta yang ada, Tim Lembaga KPK Sulut akhirnya berupaya menemui Dinas Perkim Pemrov Sulut dan Dinas Perikanan dan Kelautan Minsel agar perumahan bantuan yang dibangun tersebut diberikan ke petani nelayan.

“Karena melihat keberadaan mereka tidak memiliki rumah tidak layak huni,” Ujar Rini Madundabg saat dihubungi bhayangkaranusantara.com, Kamis (5/3/2020).

Di hari yang sama, Rini Madundabg juga mendampingi sekitar 30 orang masyarakat petani nelayan dengan mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Minsel guna mempertanyakan tentang jadwal pertemuan untuk membahas persoalan tersebut

Saat ditanya apa tanggapan Dinas Perkim Minsel saat dirinya mengantar 30 warga petani nelayan, Rini Madundabg mengungkapkan, Perkim Minsel akan menjadwalkan acara pertemuan pada Maret ini di kantor Desa Matani Satu, yang akan dihadiri juga Dinas Perkim Pemprov Sulut.

Seperti diketahui, selama ini Rini bersama LKPK dengan semangat dan selalu setia memperjuangkan hal ini sejak tahun 2019 sampai di 2020 ini. BERT – SULUT

Facebook Comments
%d bloggers like this: