Puskominfo Indonesia Sambut Baik Instruksi Kapolri

Puskominfo Indonesia Sambut Baik Instruksi Kapolri

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam satu kesempatan melalui Divisi Humas Polri pernah menginstruksikan jajaran Humas Polri di seluruh kepolisian mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek untuk menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh media surat kabar dan online yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mempercepat akses informasi kegiatan di Kepolisian dan memperkuat solidaritas kemitraan dengan media online sebagai bentuk profesionalisme dan revolusi mental Polri.

Seperti diketahui, dalam catatan Polri, keberadaan media online di Indonesia yang jumlahnya sekitar 3000-an sejak era reformasi ini sangat dibutuhkan sebagai pilar keempat negara. Media menurut Kapolri harus berperan aktif dalam mencegah konflik dan menciptakan tujuan negara sesuai UUD, serta menjadi pendamping pemerintah dalam hal membangun negeri tercinta ini.

Kerjasama dengan media online tersebut, tujuannya dalam rangka membangun kepercayaan publik dan mencegah konflik melalui pemberitaan, mulai dari Polsek sampai jajaran tertinggi kepolisian dan Kerjasama ini harus sejalan dan sesuai dengan aturan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Polri juga berharap kerja sama dan kemitraan antara Polri dan media online ini terus ditingkatkan karena media online saat ini sangat berperan penting lebih cepat dan mudah diakses publik

Instruksi Kapolri tersebut tentunya “angin segar” bagi media media online yang saat ini keberadaannya seakan “dianaktirikan” oleh Dewan Pers. Seperti diketahui, diterapkannya aturan verifikasi bagi semua media oleh Dewan Pers agar berlabel dewan pers, seakan mengebiri dan mematikan keberadaan media-media yang saat ini sedang berkembang, khususnya media online,

“Ini tentunya bertolak belakang dengan instruksi Kapolri yang menginginkan agar keberadaan media yang saat ini tengah berkembang sesuai tuntutan zaman dan teknologi diakomodir dan dijadikan mitra oleh lembaga Negara,” kata Direktur Eksekutif Puskominfo Indonesia, Diansyah Putra Gumay, SE, S.Kom, MM, baru-baru ini di Jakarta.

Menurut Gumay, verifikasi media tak lebih dari pengkotak-kotakan media yang ujungnya mematikan media media yang tidak terverifikasi atau tidak lolos verifikasi. “Memang jika kita lihat, sebenarnya niat Dewan Pers ini baik, dalam rangka meredam keberadaan media yang dibuat hanya untuk kepentingan-kepentingan bersifat kriminal, semisal untuk pemerasan, tebar hoax dan lainnya. Tapi tidak bisa dipukul rata. Karena jika sudah berbadan hukum yang artinya sudah diakui Negara, masa Dewan Pers gak mau akui hanya gara-gara gak didaftar mereka,” kata Diansyah.

Sedianya, kata Gumay, Dewan Pers bijak dalam menyikapi menjamurnya media di era kemerdekaan pers saat ini. Harus tahu mana media yang didirikan berorientasi kriminal dan membangun serta berperan aktif dalam membantu pemerintah.

“Masa iya media beritakan pembangunan, kinerja pemerintah dan layanan publik juga diharamkan keberadaannya. Yang saya dengar, media yang tidak ada label verifikasi Dewan Pers itu diibaratkan produk tak halal, hoax dan hanya media yang berlabel mereka saja yang dianggap produk halal. Lalu bagaimana dengan media-media yang gak ada label mereka tapi berita-beritanya semua bersumber dari  kehumasan di masing-masing lembaga Negara, apa iya dari humas itu juga mereka mau sebut hoax? Atau produk haram dan bukan karya jurnalistik?” kata Gumay.

Jadi, menurut Gumay, ajakan Polri kepada media untuk menjalin kemitraan melalui humas ini adalah langkah bijak dan tepat di saat dunia pers saat ini sedang terkotak-kotak dan media mengalami diskriminasi, bahkan kriminalisasi. “Jadi saya rasa ini inovasi Polri dalam rangka memperkuat solidaritas kemitraan dengan media online sebagai bentuk profesionalisme dan revolusi mental Polri,” kata Gumay mengakhiri. ED – JAKARTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *