Proyek Pembangunan Street Food Towuti di Kecamatan Towuti, Luwu Timur Diprotes Rekanan

Proyek Pembangunan Street Food Towuti di Kecamatan Towuti, Luwu Timur Diprotes Rekanan

 9 total views,  4 views today

PANITIA tender proyek pemberdayaan Kecamatan Towuti Luwu Timur mendapat protes dari para peserta tender (rekanan) karena dinilai tidak transparan dan mendasar dalam menentukan hasil evaluasi serta tidak profesional dalam memenangkan rekanan.

Dalam sanggahannya pada 19 Maret 2020 terkait lelang proyek Street Food Towuti untuk pembangunan Kecamatan Towuti senilai Rp. 2.099.800.000,- para rekanan mempersoalkan masalah spesifikasi teknik karena dalam proyek tersebut panitia tanpa membuka penawaran dan tidak transparan ke para peserta tender.

Sebagai rekanan, mereka merasa tidak puas dan mengeluarkan surat protes kepada panitia karena telah mengada-ngada dalam memberikan penilaian harga penawaran yang tidak logis.

Dalam hal ini, panitia langsung mengeluarkan pengumuman pemenang tanpa klarifikasi harga yang dianggap harga terendah wajar oleh rekanan.

Selain itu, setiap harga penawaran yang dimasukan bagian estimasi membuat harga penawaran sudah mengkalkulasi nilai pekerjaan yang akan dikerjakan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam sanggahan yang dikeluarkan para rekanan yang ikut dalam proses tender proyek pekerjaan pembangunan Street Food Towuti juga disebutkan, sangat tidak mendasar panitia menetapkan pemenang jika melihat hasil evaluasi lelang panitia Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan dokumen berita acara hasil pemilihan pada 18 Maret 2020.

Hal ini diketahui setelah mempelajari seluruh isi dokumen terkait lelang tersebut berdasarkan Perpres No. 4 tahun 2015, tentang perubahan ke 4 atas perubahan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut rekanan, diduga telah terjadi kesalahan evaluasi dan kecurangan serta adanya indikasi persekongkolan atau pengaturan dalam proyek. Dengan keluarnya sanggahan atas proyek tersebut, mereka berharap agar pihak panitia lelang lebih memahami tentang penawaran harga teknik yang ada dan melakukan verifikasi harga ke rekanan dengan harga terendah wajar.

Baca Juga:  Tim GTPP Covid-19 Lutim Giat Pemeriksaan Suhu Badan di Batas Luwu Timur - Sulawesi Tenggara

Masalahnya, harga yang dibuat telah dipertanggungjawabkan oleh Engginering Perusahaan rekanan dan dianggap layak untuk harga penawaran sehingga tidak bisa bertindak di atas semaunya dan harus berdasarkan aturan dan mekanisme tender yang telah diatur dalam undang-undang.

Salah satu rekanan, sebut saja PT. Odito Jaya Perkasa, secara teknis sebenarnya mereka telah siap mengikuti proyek tersebut. Termasuk perusahaan lain yang ikut melakukan sanggah tersebut seperti, PT. Lutim Inti Perkasa yang dalam proses lelangnya telah dimenangkan PT. TPJ.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang pengusaha di Kecamatan Kabupaten Luwu Timur, Muh. Lutfi sangat menyesalkan adanya sistem evaluasi yang tidak profesional dan melenceng dari aturan yang ada dalam proyek tersebut.

Salah satu contoh pemberitahuan melalui email mengenai jadwal perubahan waktu yang tidak pernah ada dan keluarnya pemenang juga tanpa pemberitahuan kepada rekanan.

“Mengenai dasar kesalahan yang ada di dokumen penawaran, tanpa keterangan yang jelas, dan perlu dipahami ini proyek Pemberdayaan Masyarakat Lokal,” tandas Lutfi.

Menurutnya, adanya sistem pengelola panitia tender ini sangat merugikan pihak rekanan atau pengusaha yang ada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. “Kalau bisa jangan digunakan lagi cara-cara atau sistem kayak begini. Kapan kontraktor bisa hidup di daerah ini,” imbuh Muh. Lutfi.

“Walaupun penawaran rendah, asalkan speknya sesuai, tak ada yang bisa dikorupsi jika secara teknik hitungannya mendasar. Terpenting pemenang lelang harus lebih profesional bekerja berdasarkan bestek yang ada dan konsistensi dengan schedule waktu pengerjaan yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Di samping itu panitia juga harus transparan dalam proses lelang yang tak terbuka. Karena sebagai rekanan kontraktor mereka pasti juga punya perhitungan teknis dan mendasar.

Baca Juga:  dr. Liuw: "Status Zona Merah, Warga Tomohon Jangan Resah"

“Mereka harus penuhi itu. Sedangkan mengenai keterlambatan kerja atau semakin ‘molor’ waktunya, semakin dia tak bisa, akan kena penalti atau putus kontrak. Makanya kita juga tidak mau mengutak-atik sistem yang ada,” pungkasnya. Askar – Lutim

Facebook Comments
%d bloggers like this: