Politik Transaksional Bakal Warnai Pilkada 2020, KPK Larang Kandidat Mantan Napi Koruptor

Politik Transaksional Bakal Warnai Pilkada 2020, KPK Larang Kandidat Mantan Napi Koruptor

PERNYATAAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang mantan Nara pidana korupsi diusung sebagai Calon Kepala Daerah di Pilkada 9 Desember 2020 nanti, tentu memiliki pendapat tersendiri.

Jika ada pendapat yang mengatakan pernyataan komisi anti rasuah itu bersifat imbauan tapi tidak mengikat, maka mungkin saja tidak, dan mungkin juga ya.

Namun demikian, pernyataan tersebut terselip harapan agar calon kepala daerah yang akan diusung adalah pribadi yang bersih, berkualitas, berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Harapan komisi anti rasuah tersebut tentunya bukan kepada siapa-siapa, melainkan diarahkan kepada penentu kebijakan, dalam hal ini partai politik sebagai sebuah instrumen negara yang vital dalam menentukan arah dan nasib bangsa kedepan.

Artinya, maju mundurnya suatu bangsa yang menganut faham demokrasi, seutuhnya ada di tangan para punggawa partai, apakah mereka memiliki sense of belonging terhadap nasib bangsa atau lebih mengedepankan kepentingan dan kebesaran partai ketimbang memikirkan nasib anak bangsa.

Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel mungkin saja menjadi pijakan KPK sehingga melayangkan pernyataan untuk mengingatkan semua pihak khususnya penyelenggara pemilu dan partai politik bahwa bangsa ini harus bebas dari”tikus-tikus” pengerat uang negara.

Tak sedikit uang negara dirampok oleh “tikus-tikus” pengerat dan akankah hal itu dibiarkan terus berlangsung, waktu jualah yang menentukan. Berbagai sinisme dan cibiran ditujukan kepada penguasa daerah seputar maraknya penyimpangan oleh mereka yang disebut gubernur, bupati/walikota akibat terjerat korupsi, salah siapa ???

Tak dipungkiri hal itu terjadi berkat peran dan andil besar partai politik dalam perekrutan calon gubernur, bupati/walikota lebih bernuansa transaksional dan, mengenyampingkan persoalan moralitas, kualitas, rekam jejak serta latar belakang kandidat.

Baca Juga:  Telegram Kapolri Tuai Kritik, Ini Kata Pakar Hukum Pidana

Larangan komisi anti rasuah agar tidak mengusung calon kepala daerah yang berlatar-belakang mantan narapidana korupsi, mungkin saja memiliki alasan tersendiri dalam mencermati sebuah proses pemerintahan yang diwarnai dengan berbagai skandal penyimpangan yang dilakoni oknum-oknum kepala daerah.

Selain karena alasan setoran ke kas partai dan kewajiban kepada konstituen membuat sejumlah kepala daerah keranjingan menimbun harta kekayaan dari hasil merampok uang negara, membangun imperium kekuasan yang didominasi, kakak-beradik, ponakan, sanak-saudara, kerabat, famili dalam tekad membangun dinasti dan melanggengkan kekuasaan.

Politik transaksional tidak hanya sekedar mendidik masyarakat berperilaku koruptif, tapi juga bakal merusak tatanan kehidupan berbangsa dan negara karena negeri ini dikelilingi pemimpin daerah yang getol atau gemar bahkan keranjingan mencuri kekayaan negara tanpa memikirkan nasib rakyatnya.

Banyak kepala daerah yang terjebak korupsi akibat politik transaksional, seberapa besar dana yang digelontorkan saat Pilkada, itu jualah yang jadi alasan penguasa daerah berubah menjadi maling bak “harimau” kelaparan melahap milik rakyat.

Pilkada serentak 9 Desember 2020 harus menelorkan pemimpin yang berpihak dan peduli dengan nasib rakyat, kepala daerah yang benar-benar jadi teladan, baik dalam ucapan, perbuatan maupun tindakan dan selalu mengedepan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan, semoga.

Penulis : Johny M Lalonsang, Journalist BHAYANGKARANUSANTARA.COM

Facebook Comments