Penyalahguna Dipenjara Negara Rugi… Anang Iskandar Angkat Bicara

Penyalahguna Dipenjara Negara Rugi… Anang Iskandar Angkat Bicara

OPINI yang berkembang selama ini di masyarakat, “Kenapa pengguna atau penyalahguna narkotika dipenjara, apakah negara rugi? Bukankah penyalahguna narkotika itu kriminal, jadi wajar kalau mereka dipenjara”.

Hal ini mendapat respon dari mantan Kepala BNN RI Komjen Pol. Purn Anang Iskandar. “Ya, wajar dihukum, tapi tidak dipenjara, melainkan dihukum rehabilitasi, karena Undang-Undang Narkotika menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi (pasal 4d),” kata Anang Iskandar.

Menurut Anang Iskandar, penyalahguna bukan sasaran prioritas penegak hukum, lantas dijadikan sasaran prioritas. Akibatnya penjara dipenuhi penyalahguna narkotika dan negara merugi.

“Penyalahguna ditangkap dan dihukum penjara menyebabkan lapas over kapasitas, saat ini jumlah penyalahguna yang dipenjara rata-rata sekitar 48 ribu orang per hari. Coba hitung berapa biaya penyidikan, biaya penuntutan dan biaya pengadilannya. Bayangkan, berapa biaya makan, biaya pembangunan sumber daya lapas dan kerugian sosial yang harus ditanggung negara, mencapai puluhan triyun pertahun,” ungkapnya.

Lebih dari itu, mantan Kabareskrim ini tegaskan, kerugian negara yang tidak ternilai adalah penyalahguna menjadi residivis setelah selesai menjalani hukuman. Itu sebabnya Shapiro Justin (2010) seorang peneliti masalah narkotika berkesimpulan bahwa memenjarakan penyalahguna narkotika sama dengan menghambur-hamburkan sumberdaya penegakan hukum.

“Saya sependapat dengan Shapiro bahwa penegakan hukum dengan menahan dan memenjarakan penyalahguna di indonesia di samping merugikan negara juga menghasilkan generasi residivis penyalahguna dan juga bentuk pelanggaran terhadap UU Narkotika yang dilakukan penegak hukum,” ungkap jenderal bintang 3 tersebut.

Residivisme inilah kata Anang, cikal bakal yang membuat Indonesia memasuki darurat narkotika. Sebut saja sebagai contoh Ibra, Jedun dan ribuan lainnya, mereka menjadi residivis karena dihukum penjara. Mestinya mereka dihukum rehabilitasi agar tidak mengulangi.

Lantas bagaimana membedakan penyalahguna dan pengedar? Secara simpel lulusan AKPOL 82 ini menjelaskan, “Kalau yang ditangkap perannya sebagai pembeli dengan kepemilikan atau barang bukti narkotika dengan jumlah terbatas, untuk pemakaian sehari, apalagi ditemukan alat untuk menggunakan narkotika, jelas yang ditangkap tersebut penyalahguna (pasal 127) diancam pidana maksimal 4 tahun.”

“Sedangkan kalau yang ditangkap kepemilikan narkotikanya sebagai komoditas untuk dijual, dengan jumlah barang bukti melebihi ketentuan yang berlaku, maka termasuk pengedar diancam pidana minimal 4 tahun (pasal 111, 112, 113 dst),” tambahnya.

Berdasarkan UU Narkotika yang saat ini berlaku, ungkap Anang, sebenarnya sasaran penegak hukum adalah pengedar, bukan penyalahguna. Penyalahguna menjadi sasaran tugas pengemban fungsi rehabilitasi untuk disembuhkan dengan cara wajib lapor agar mendapatkan perawatan.

“Kalau melaksanakan kewajiban untuk lapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk mendapatkan perawatan, status pidananya menjadi tidak dituntut pidana (pasal 128),” jelasnya.

Kemudian penyalahguna yang dalam keadaan ketergantungan narkotika disebut pecandu dan penyalahguna untuk pertama menggunakan narkotika disebut korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54). Adapun hakim diberi kewajiban (127/2) dan kewenangan menghukum rehabilitasi terhadap penyalahguna, baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah (baca pasal 103/1).

Menurut Anang, penegakan hukum terhadap penyalahguna diperlukan apabila penyalahguna atau orangtua/walinya tidak memenuhi kewajiban wajib lapor untuk mendapatkan penyembuhan melalui rehabilitasi. Hukuman penjara tidak lagi digunakan bagi penyalahguna dan pecandu diganti dengan hukuman rehabilitasi (pasal 103/2).

Model penanggulangan tersebut di atas adalah model “dekriminalisasi penyalahguna narkotika” ala UU Narkotika yang berlaku saat ini, dimana penyalahguna dikriminalkan namun tujuan UU adalah mencegah, melindung, menyelamatkan penyalah guna narkotika (pasal 4b) dan menjamin penyalahguna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi (pasal 4d).

“Yang diberantas hanya mereka yang mengedarkan, turut serta dan yang membantu mengedarkan. Sayangnya model UU Narkotika yang berlaku saat ini tidak dipelajari sebagai mata kuliah hukum di fakultas hukum, sehingga masyarakat hukumnya dan aparatur penegak hukumnya tidak mempelajari secara integral, mereka belajar sendiri pasal per pasal yang dibutuhkan,” kata Anang Iskandar mengakhiri. Crish/Red – Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *