Pekerjaan Pembangunan di Desa Ini “Kangkangi” Permendes, Ada Indikasi Penyimpangan Dana Desa?

Pekerjaan Pembangunan di Desa Ini “Kangkangi” Permendes, Ada Indikasi Penyimpangan Dana Desa?

PERATURAN Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada beberapa prinsip.

Prinsip itu antara lain mencakup, pertama Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Kedua Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Selain itu Terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

Prinsip selanjutnya Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa dan terakhir Swakelola, mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa.

Namun demikian fakta yang terjadi, prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penggunaan Dana Desa di sana, banyak ditemukan indikasi “mengangkangi” Permendes tersebut

Salah satunya terjadi di Desa Rancamulya, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu. Disinyalir, terjadi manipulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran 2019. Salah satunya dalam pelaksanaan pembangunan pengerasan jalan desa sepanjang/volume keluaran 2,630 meter.

Proyek tersebut memakan anggaran sebesar Rp. 573,186,000, dengan tenaga kerja 3 orang, durasi 3 hari, dan upah senilai Rp. 198,822,000, yang kabarnya dikerjakan rekanan kerja alias dilelangkan tanpa swakelola, belum termasuk dugaan penyimpangan lainnya.

Dalam data Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Rancamulya Tahun Anggaran 2019, jika dipadukan dengan realita pelaksanaan di lapangan terlihat banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:  Oknum Dewan "WL" Kuasai Lahan Hutan Negara Catut Nama Eks Kapolda Sulut?

Salah satunya pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa Rancamulya yang diduga dikerjakan rekanan kerja dengan cara dilelang, namun dimasukan dalam laporan swakelola.

“Selain itu juga pada volume panjang jalan desa sepanjang 2,630 meter yang memakan biaya Rp. 573,186,000, dengan tenaga kerja 3 orang, durasi 3 hari dengan upah sebesar Rp. 198,822,000, apa itu tidak aneh!!” ungkap narasumber terpercaya, warga kecamatan Gabuswetan, yang minta tidak dipublikasikan namanya, minggi (19/7/20).

Terkait hal ini, Kades Rancamulya, Tarda yang dikonfirmasi tim media selalu menghindar dengan berbagai cara. Bahkan selalu tidak berada di kantor desa. Terlebih saat dikonfirmasi via telepon selulernya Kades terkesan enggan memberikan penjelasan atas adanya indikasi penyimpangan Dana Desa tahun 2019 tersebut.

Hasil pantauan di lapangan dan data yang dihimpun tim media, ditemukan adanya penyimpangan Dana Desa Rancamulya tahun 2019 dan warga yang menjadi sumber berita, meminta kepada pihak penegak hukum di Indramayu untuk turunĀ  dan mengusut tuntas oknum Kades Rancamulya tersebut. TIM – INDRAMAYU

Facebook Comments