Oknum Dewan “WL” Kuasai Lahan Hutan Negara Catut Nama Eks Kapolda Sulut?

Oknum Dewan “WL” Kuasai Lahan Hutan Negara Catut Nama Eks Kapolda Sulut?

OKNUM Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berinisial WL alias Wenny, diduga kuasai lahan Hutan Negara di wilayah Desa Agotei, kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Tatawiran, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Hal ini terungkap lewat pernyataan aktifis Lingkungan Hidup Decky Palilingan, saat rehat dari proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) selaku pelapor di Polda Sulut, pekan lalu terkait laporannya atas dugaan penguasaan lahan hutan tanah negara secara ilegal tanpa mengantongi izin secuil pun.

Aktifis Corps Garuda Laskar Trikora ASS & LBH itu kepada bhayangkaranusantara.com mengatakan, penguasaan lahan di atas hutan negara berlangsung sejak era kepemimpinan Ir. Herry Rotinsulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut dan masih terus berlangsung sampai saat ini.

Sementara Herry Rotinsulu ketika disambangi di kediamannya di bilangan Kalawat Jumat, (24/7/2020), kediaman pribadinya kosong-melompong. “Bapa Herry so nda tinggal disini, so tinggal di Matungkas,” tutur tetangga dekat lelaki yang akrab disapa Hero.

Palilingan menyebut, penguasaan lahan hutan negara oleh oknum WL lebih didasarkan pada peta yang diduga dipalsukan oknum mantan Kadishut Provinsi Sulut sehingga oknum WL begitu leluasa merambah lahan hutan negara mencapai areal seluas 70 hektar, termasuk pembuatan jalan masuk ke wilayah lahan yang dikuasainya.

Terkait penguasaan lahan hutan negara oleh oknum WL pada Senin, 20 Juli 2020, Palilingan melaporkan anggota Deprov Sulut itu ke Polda Sulut dengan materi laporan, Dugaan “Penguasaan Lahan Hutan Negara” di Desa Agotey, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan saat itu juga Palilingan di BAP selaku saksi pelapor.

Sementara itu oknum WL ketika dikonfirmasi lewat nomor Whatapss seputar penguasaan lahan hutan negara itu menjawab, “konfirmasi langsung aja ke Hukum Tua Agotey, Biar jelas”.

Baca Juga:  Pekerjaan Proyek PT. BCK di SMKN 5 Matraman Jakarta Asal

Ketika ditanya lebih jauh tentang pernyataannya kepada Hukum Tua Desa Agotey seputar pemberian lahan seluas 10 hektar kepada eks Kapolda Sulut Lumentut berkata, “Mohon maaf, mohon maaf ya, Lapor aja Kalau anda merasa dirugikan, zaya tidak mau berdebat di wApa yg di katakan anda tdk benar
Terima kasih, Mohon maaf, Saya blokir dulu, Saya sibuk, Terima kasih.”

Secara terpisah, Hukum Tua Agotey John Tulung saat dikonfirmasi lewat Whatapps-nya, Minggu (26/7/2020) mengatakan, kepemilikan lahan di hutan negara tersebut diperoleh lewat masyarakat setempat yang merasa memiliki lahan di kawasan sebagaimana dimaksud dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik kemudian menjualnya kepada oknum WL.

Upaya konfirmasi juga coba dilakukan kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, namun sampai berita ini tayang tak berhasil menemui pejabat yang berwewenang, termasuk Kadis Kehutanan. “Pak Kadis lagi rapat dan tengah persiapan serah-terima dengan pejabat baru,” ungkap staf piket dinas tersebut.

Di bagian lain Decky Palilingan meminta Polda Sulut segera menindak-lanjuti laporan atas dugaan penguasaan lahan oleh oknum WL, sebab kawasan hutan negara tersebut merupakan sumber air bagi masyarakat sekitar.

“Juga demi kelestarian hayati dan fauna dan alam sekitar agar masyarakat setempat terhindar dari ancaman bencana banjir dan tanah longsor,” tutupnya. Johny Lalonsang – Sulut

Facebook Comments