Minim Pengawasan, Mafia Ilegal Logging Merajalela di Kecamatan Sungai Are, OKU Selatan

Minim Pengawasan, Mafia Ilegal Logging Merajalela di Kecamatan Sungai Are, OKU Selatan

MINIMNYA pengawasan dari aparatur pemerintah di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan (Sumsel) terhadap hutan dimanfaatkan para mafia penjarah hutan di wilayah Kecamatan Sungai Are.

Pantauan media ini di lokasi, ditemukan banyak tumpukan kayu siap dipasarkan di Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are. Berbagai kayu mulai dari jenis tanam serabut, tanam tembaga dan kayu meranti, diduga berasal dari hutan lindung wilayah Kecamatan Sungai Are.

Aparatur pemerintah dan penegak hukum sendiri terkesan tutup mata terkait banyaknya kegiatan pembalakan hutan lindung di wilayah Kecamatan Sungai Are, khususnya dinas terkait.

Sementara, Kepala Desa Simpang Luas yang disambangi di kediamannya guna konfirmasi terkaiy kepemilikan kayu yang menumpuk di desanya itu menerangkan bahwa kaya-kayu tersebut milik seorang bernama Samir dari Desa Ujan Mas, Kecamatan Sungai Are.

Samir sendiri ketika dihubungi membenarkan kalau dirinya pemilik tumpukan kayu tersebut. “Aku sudah lama main kayu,” ungkap Samir di kediaman Kepala Desa Simpang Luas, Rahmat beberapa waktu lalu.

Sesuai Peraturan dan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU P3H ditunjukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang masif dan terorganisir dan ini merupakan sifat kekhususan Kehutanan. Dalam UU P3H disebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didomisi pepohonan.

Untuk itu penebangan hutan secara liar merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H, yakni setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Setiap orang ini dapat berarti orang perorangan maupun korporasi. Bagi yang melakukan larangan tersebut akan dikenakan ancaman pidana.

Baca Juga:  Belum Dibayar, Pekerja Proyek Rehab Total Gedung Paket 2 Jakarta Pusat di SD Semper Barat Demo

Dalam peraturan undang-undang sudah jelas dan terang perbuatan seseorang yang melakukan penebang liar adalah melanggar hukum. Namun hal itu seakan tidak berlaku bagi Samir. Seakan- akan UU tersebut tidak berlaku baginya.

Berdasarkan hasil konfirmasi awak media ini dengan beberapa masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai Are, mereka mengaku sangat resah dengan adanya kegiatan pembalakan hutan tersebut.

“Untuk itu kami atas nama masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat khususnya Menteri Kehutanan dan Kapolri agar menindak tegas oknum-oknum tersebut,” ungkap masyarakat. Slamat – BN OKUS

Facebook Comments