Lockdown Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Lockdown Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

 10 total views,  1 views today

LOCKDOWN ataupun tidak, bagi warga yang sadar akan persebaran virus Corona yang makin mewabah ini memaksa mereka harus mengurung diri di rumah. Aktifitas pekerjaan mereka pun ikut terhenti dan kehilangan pendapatan akibat pelarangan keluar rumah, terkecuali pada hal-hal penting dan mendesak.

“Sementara imbas dari protokol kesehatan dirasakan oleh mereka yang disebut pekerja serabutan, tukang, pekerja harian, tukang ojek, taksi konvensional maupun online, kini hidupnya dibuat kembang-kempis di tengah ketidakpastian pemerintah dalam menalangi kehidupan mereka yang saat ini mulai terpuruk,” tandas Ketua Umum Asosiasi Wartawan Penulis Indonesia, Sulawesi Utara, Ramli Tubek Mamuaya, S.Th, MM, M.Th, Sabtu (28/3/20).

Menurutnya, suara-suara sumbang pun mulai dilayangkan publik kepada pemerintah yang terkesan lepas tangan dengan kondisi masyarakat golongan bawah yang saat ini mengalami kesulitan hidup.

“Ungkapan-ungkapan bernada miris tentang nasib mereka yang kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari karena tak punya duit mulai terdengar di sana-sini,” ucap Mamuaya

Mamuaya mengatakan, Presiden Jokowi Widodo melalui pernyataannya beberapa waktu lalu meminta membongkar APBN/APBD yang bertujuan mencegah, menangkal musibah yang tengah melanda dunia saat ini lebih bermaksud memenuhi kebutuhan medik, juga bertujuan membantu masyarakat golongan bawah yang saat ini perut mereka mulai keroncongan akibat lapar.

Di satu sisi, lockdown belum diterapkan sudah banyak warga yang menjerit karena kehilangan pendapatan, apalagi jika benar-benar diterapkan, dapat dipastikan bakal banyak korban berjatuhan akibat mati kelaparan.

“Hal ini semestinya menjadi concern pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang merasakan dampak dari pemberlakuan social distancing,” tambah Mamuaya.

Alasan klise yang digaungkan pemerintah terkait tidak tersedianya dana untuk membantu warga paradoksal dengan kondisi terkini. “Sebagian warga kelas golongan bawah mulai gerah dengan sikap pemerintah yang seakan-akan tak peduli dengan beban hidup yang kian menyesakan dan entah mau berbuat apa dan kemana mencari sesuap nasi,” tandas Mamuaya.

Baca Juga:  3 Pilar dan Karang Taruna Desa Pasi-pasi Giat Cegah Covid-19

Lockdown menurutnya, tidak dengan serta-merta diterapkan seperti membalikan telapak tangan, butuh kajian matang, komprehensif dan menyeluruh dan bukan hal yang mudah untuk diterapkan.

Namun demikian, sesulit apapun keputusan pemerintah dalam mengambil langkah lockdown memang harus ada yang dikorbankan. “Dilematis memang, tapi pemerintah harus bersikap,” ujarnya.

Walikota Manado dalam sebuah wawancara yang ditayangkan langsung lewat media sosial Facebook, Vicky Lumentut menyebut, penerapan lockdown bukan sesuatu yang mudah, karena kewenangan pemerintah pusat meskipun bersifat lokal.

Ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah, baik aspek, sosial-ekonomi, stabilitas rupiah, inflasi dan persoalan stabilitas keamanan diprediksi bangsa ini bakal gaduh.

Berbeda dengan lockdown yang diberlakukan di beberapa negara, lebih terkait dengan persoalan kedisiplinan warga setempat dalam mentaati maklumat penguasa.

Menurut Walikota, penerapan lockdown di wilayah Indonesia termasuk Kota Manado, harus dipikirkan pemerintah secara matang, karena banyak aspek yang harus dipenuhi pemerintah sebelum memutuskan pemberlakuan lockdown.

“Saya berpikir untuk sementara kita melakukan lockdown terhadap diri kita sendiri dulu. Kita harus memiliki komitmen untuk membatasi diri agar tidak kemana-mana,” kata Lumentut, Jumat (27/3/2020).

Lebih lanjut dikatakan walikota, keputusan melakukan lockdown wilayah di Indonesia ada di tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Dia menegaskan, untuk saat ini Pemkot Mando tidak akan ada kebijakan lockdown di wilayahnya, terkecuali ada petunjuk lain dari pemerintah pusat.

Kalaupun akhirnya akan dilakukan lockdown secara kewilayahan, kata dia, berarti pemerintah sudah harus mengambil sikap, karena kebutuhan masyarakat sehari-hari juga harus dipikirkan.

“Artinya kalau kita sudah melakukan penutupan, masyarakat sudah tidak bisa ke mana-mana, pemerintah harus sudah siap menyuplai kebutuhan masyarakat,” jelas Lumentut.

Baca Juga:  Di Tengah Pandemik Covid-19, Ini Pesan Jenderal Arman dan Ketua Umum FOKAN

Ditambahkan Walikota, tidak mudah pemerintah memberikan bantuan kepada publik, apalagi dalam APBD 2020 tidak ada anggaran untuk pencegahan Covid19.

“Namun ada satu komponen pos yang disebut biaya tak terduga, kontradiktif dengan pernyataan Presiden agar segera membongkar APBN/APBD Provinsi, Kabupaten/Kota demi menyelematkan warga dari serangan Covid-19 dan ancaman kelaparan,” ujar Mamuaya

Menurutnya, anggaran pada pos ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kasus Covid-19. “Anggaran yang tertera sebesar Rp. 4 miliar lebih yang digunakan untuk membiaya pengeluaran tak terduga, seperti wabah virus Corona saat ini,” jelasnya. “Lalu bagaimana dengan warga, haruskah mereka dibiarkan mati kelaparan,” tanya Mamuaya.

Lebih lanjut Mamuaya mengatakan, Pemerintah Kota Manado memiliki dana tanggap darurat bencana, termasuk dana bantuan sosial. “Mengapa dana-dana tersebut tidak di re-alokasi untuk menanggulangi kebutuhan mendesak warga yang mulai sekarat hidupnya dikarenakan tak sanggup lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehar-hari,” tanya Mamuaya.

Sementara pernyataan Walikota terkait dengan tidak tersedianya dana untuk membantu warga, menuai sorotan dan memantik ketidakpercayaan masyarakat terhadap Walikota yang dinilai tak peduli dengan kesulitan warga.

“Hampir semua usaha ditutup, masyarakat kehilangan kerjaan dan tidak lagi memiliki pendapatan, apakah Walikota harus menunggu korban berjatuhan karena kelaparan, baru mau bertindak,” tandas Mamuaya.

Di bagian lain Lumentut mengatakan, warga Kota Manado bisa menerapkan langkah-langkah pencegahan ke arah lockdown seperti, tidak mengadakan pesta perkawinan, ulang tahun dan hajatan lainnya yang mengumpulkan banyak orang.

Dalam kesempatan yang sama Lumentut mengatakan, untuk persoalan keagamaan dia akan melakukan koordinasi dengan semua pimpinan agama untuk menambah perpanjangan larangan beribadah di rumah-rumah ibadah hingga dua minggu ke depan.

“Saya akan mengajak Ketua FKUB duduk bersama BKSUA, menyampaikan lewat jalur pimpinan agamanya masing-masing,” tambahnya. Jola-Sulut

Facebook Comments
%d bloggers like this: