LMI Sulut Demo, Tuntut Kejati Selesaikan Kasus Paka-paka Omba

LMI Sulut Demo, Tuntut Kejati Selesaikan Kasus Paka-paka Omba

 5 total views,  1 views today

Kasus Pemecah Ombak Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulut yang telah menetapkan beberapa terdakwa semakin jadi sorotan publik. Berbagai kalangan mendesak agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan.

Salah satunya datang dari LMI (Laskar Manguni Indonesia) Sulut. Tonaas Wangko LMI Pdt. Hanny Pantouw mengatakan, pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut untuk segera menuntaskan kasus ini hingga selesai. Karena sudah empat Kajati yang menangani kasus yang ikut menyeret nama Bupati Minut Vonny Panambunan tersebut.

“Sudah 4 kajati tapi tak mampu tuntaskan kasus Paka paka Omba ini. Mereka belum mampu ungkap aktor intelektual. Padahal di persidangan sudah nyata-nyata disebut,” ujar Pantouw saat memimpin massa LMI Sulut dalam aksi damai yang digelar di Kejati Sulut, Senin (3/2/2020) siang.

“Ada apa dengan kejaksaan. Harus tuntas supaya masyarakat tak bertanya. Kami memberi dua opsi, dihentikan atau terus. Kejati harus berani jika ini dihentikan, jika tidak ya harus diteruskan,” ungkapnya.

Lebih dari itu, bukan hanya kasus Paka-paka Omba Minut. Namun juga semua kasus yang mangkrak. “Kami menilai mereka tak kerja di kasus ini dan menduga ada yang jadi tumbal. Jika tak selesai, dalam waktu dekat ini kami akan turun demo lagi dengan massa yang lebih banyak lagi,” katanya.

Pantaow juga mempertanyakan proses hukum di Indonesia, khususnya di Sulut. “Proses hukum harus jalan dan kejaksaan jangan pandang bulu,” tuturnya.

Dalam kasus ini ada juga nama-nama lain yang terindikasi ikut terlibat. Salah satunya Vonnie Anneke Panambunan. “Harus usut terus. Siapapun dia, mau pejabat publik atau tidak. Apalagi ini kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah,” tutupnya.

Baca Juga:  Penyaluran BPNT di Kota Palopo Jauh Dari Harapan

Aksi damai yang berlangsung di depan Kejati Sulut ini berjalan aman dan lancar karena mendapat pengawalan Polresta Manado.

Jauh sebelumnya, pada 2 Juli 2018 lalu pengadilan juga telah memvonis ketiga terdakwa kasus pemecah ombak, yaitu Steven Solang (44) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan vonis 3,6 tahun penjara, denda Rp. 50 juta dan subsidair satu bulan kurungan.

Kemudian Rosa Tindajoh (54) yang kala itu menjabat Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 divonis 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair satu bulan kurungan. Sedangkan Robby Moukar (47), Direktur Manguni Makasiouw Minahasa sebagai pelaksana proyek divonis 2,6 tahun penjara, denda Rp. 50 juta, subsidair satu bulan penjara.

Robby juga dikenai uang pengganti Rp. 87 juta, dan bila hingga batas waktu yang ditetapkan uang pengganti tersebut tidak bisa dipenuhi terdakwa Robby, ditambah dua bulan kurungan. BERT – SULUT

Facebook Comments
%d bloggers like this: