LKPK Sulut Pertanyakan Soal Penahanan Ijazah Siswa 2018 – 2019 di SMP Negeri 3 Tumpaan Minsel

LKPK Sulut Pertanyakan Soal Penahanan Ijazah Siswa 2018 – 2019 di SMP Negeri 3 Tumpaan Minsel

 7 total views,  5 views today

ENTAH alasan apa oknum mantan Kepala SMP Negeri 3 Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan – Sulut, Semuel Noldy Nelwan, SP.d mendapat roling jabatan dari atasannya. Hal ini terungkap dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Tetty Paruntu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, DR. Fietber S Raco, S.Pd, M.Si, yang isinya perihal mutasi mantan kepala sekolah tersebut ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dengan tugas saat ini selaku pengawas, terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.

Mendapati informasi tersebut, awak media bhayangkaranusantara.com langsung menyambangi pihak sekolah untuk mengkonfirmasikan kebenarannya, Selasa (3/3/2020). Saat itu, Kepala Sekolah yang baru Sonny Tinungki, SP.d pengganti Semuel menyambut baik kedatangan media. Selaku Kepala Sekolah yang baru bertugas sejak Januari ini, Sonny membenarkan persoalan tersebut.

“Bahkan saat memulai kerja selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 3, saya justru sempat meminta secara langsung kepada mantan Kepsek agar semua ijazah diserahkan atau ditinggalkan ke pihak sekolah,” ujar Tinungki saat ditemui di ruang kerjanya yang baru memasuki 3 bulan ini.

Namun, entah mengapa permintaan Tinungki justru tak digubris sang mantan kepsek. Persoalan lainnya selain ijazah, adalah tak selesainya pekerjaan rehab 2 bilik ruang kelas belajar yang dianggarkan 200 jutaan lebih daru sumber dana DAK TA.2019. Itupun ditinggalkan begitu saja tanpa ada pemberitahuan kelanjutannya.

“2 ruang kelas belajar itu diharapkan Tahun Ajaran 2020 ini sudah bisa digunakan, karena jumlah siswa yang akan mendaftar pasti akan bertambah,” ungkap Kepsek Sonny.

Guna menguatkan informasi ini, awak media mengkonfirmasikannya ke mantan kepsek dengan mendatangi kantor diknas tempatnya bertugas saat ini. Sayang, yang bersangkutan belum juga berhasil ditemui.

Baca Juga:  WL Tampung Keluhan Para Sopir di Kaki Gunung Lokon

Kasus ini juga mendapat sorotan dan dipertanyakan Dewan Teritorial Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) yang mengawasi APBN, APBD dan Kebijakan Publik di Wilayah Sulut. Melalui Jemmy Singal yang membidangi investigasi, LKPK mempertanyakan kenapa mantan kepala sekolah harus menahan dan membawa pulang ijazah siswa yang sudah tamat, sampai ada yang dari Tahun 2018 – 2019.

“Ada apa seperti ini? ‘Kan ijazah mau digunakan siswa untuk melamar di SMA dan SMK nanti, atau harus pakai biaya untuk menebus ijazah?” tandasnya

Jika demikian adanya, sang oknum mantan kepsek tersebut bisa terindikasi kasus pungli. Terlebih siswa dan orang tua murid akan mengalami kesulitan saat ijaza itu dibutuhkan. “Karena yang bersangkutan menurut info agak susah mau ditemui, rumah tinggal saja bisa pindah-pindah,” kata Singal.

Untuk itu Singal juga meminta kepada atasan Semuel Nelwan dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Minahasa Selatan agar yang bersangkutan mempertanggungjawabkan tentang persoalan ini, agar tidak terjadi lagi hal serupa di sekolah lainnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan DR, Fietber S Raco, S.Pd, M,Si yang berhasil ditemui mengungkapkan, dengan adanya informasi soal penahanan ijazah oleh mantan kepala sekolah tersebut, pastinya pihaknya akan menindaklanjuti, agar ijazah itu diserahkan ke pihak sekolah. Sedangkan masalah rehab ruang kelas belajar, memang belum sempat selesai karena faktor keterlambatan pencairan untuk tahap ke tiga.

“Rata-rata, hampir semua kegiatan rehab di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Minahasa Selatan terjadi hal yang sama, karena waktunya sudah mau masuk di bulan Desember akhir, dengan adanya info seperti ini saya juga sangat merasa terbantu dengan kawan- kawan wartawan,” akunya. BERT – SULUT

Facebook Comments
%d bloggers like this: