Legiun Veteran Tanah Bumbu Minta Presiden Instruksikan Pemprov Kalsel Kembalikan Tanah Masyarakat

Legiun Veteran Tanah Bumbu Minta Presiden Instruksikan Pemprov Kalsel Kembalikan Tanah Masyarakat

PARA LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta kepada Presiden dan lembaga terkait, termasuk Kemenhan Probowo Subianto agar membantu para anggota veteran atas lahan mereka yang diduga telah diambil-alih Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mereka menyebut, pada lokasi tanah lahan milik para veteran di Kabupaten Tanah Bumbu, sertifikat kepemilikannya diduga telah terjadi penggandaan, bahkan luas lahan yang ada di sertifikat tersebut tidak sesuai dengan lahan yang ada alias kurang, karena di lahan tersebut saat ini sudah banyak bangunan rumah yang memiliki sertifikat dan segel.

Ketua LVRI Kabupaten Tanah Bumbu, Seeing yang akrab disapa “Pak Aseng” ketika dikonfirmasi BN di kediamannya baru-baru ini mengatakan, masyarakat yang memiliki tanah di Desa Sarigadung, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel bersama anggota LVRI dan para ahli waris tanah yang bersengketa, meminta kepada Pemprov Kalsel agar mengembalikan tanah hak milik mereka.

Ketua LVRI Tanah Bumbu juga menegaskan, tanah yang terletak di Desa Sarigadung itu adalah milik beberapa orang veteran, atau anggota LVRI Tanah Bumbu, yang pernah mereka garap sejak tahun 1940.

Adapun kronologi asal usul tanah yang diduga diklaim Pemprov Kalsel:
Dari tahun 1940 penggarapan tanah hutan rimba untuk bertani menanam padi dan sahang atau lada. Kemudian pada tahun 1962 dibuatkan surat keterangan tanah adat oleh Kepala Desa Sarigadung yang bernama Tuhasan. Surat keterangan tersebut atas nama Idar Bin Kimai atau Pak Ici (almarhum).

Selanjutnya di tahun 1979, dibuatlah jalan transmigrasi, pemilik tanah memberikan untuk pembangunan jalan umum sebanyak 20 meter. Lalu di tahun 1980 datanglah orang-orang transmigrasi dari Pulau Jawa, yang berlanjut di tahun 1982 dengan keluarnya bantuan ADB berupa sapi dari Dinas Peternakan, di mana tanah tersebut saat itu bersifat pinjam lahan.

Tahun 1984, lahan yang dipinjam Dinas Peternakan dipagar, dengan alasan agar ternak sapi tidak bisa keluar. Namun yang sangat disayangkan, tanah garapan perorangan anggota LVRI tersebut diklaim oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, dan BPN Kota Baru mengeluarkan buku tanah tahun 1992 Nomor 01 sebagai Hak Pakai.

Kemudian tahun 2012, terbit lagi sertifikat dengan Nomor 01, sama dengan nomor buku tanah tahun 1992 oleh BPN Tanah Bumbu. Padahal pihak yang mempunyai legalitas, Surat Keterangan Tanah Adat tanggal 7 Agustus 1962, dan dinotariskan dengan Nomor: 442/WAAR/1999 di Kota Baru pada tanggal 6 Maret 1999.

Selain itu, masih ada kronologi asal usul tanah adat atas nama Mukri (almarhum), anggota LVRI dengan NPV.15.031.751. Melalui ahli warisnya, terkuak data keterangan bahwa asal usul tanah turun temurun dari orang tuanya bernama Sulaiman Udjung (almarhum) adalah tanah garapan tahun 1955, sesuai segel atas nama Mukri tanggal 4 Maret 1961 yang dinotariskan pada tanggal 22 juli 2000 oleh Notaris Kasmuri SH.

Kink masyarakat ahli waris dan para Pejuang 45 atau anggota LVRI, meminta kepada Presiden RI Joko Widodo dan kementerian di kabinetnya, yakni Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan agar dapat membantu dan menginstruksikan kepada Pemprov Kalsel untuk segera mengembalikan hak mereka, yaitu tanah di Desa Sarigadung yang diambil tanpa izin, tanpa ganti rugi.

“Para anggota LVRI dan masyarakat Tanah Bumbu sudah berusaha mencari jalan mediasi dan perundingan atas tanah milik mereka ke pemerintah kabupaten dan propinsi, namun belum ada kejelasan alias tidak ada titik terang dan selalu diberi harapan,” kata Ketua LVRI Tanah Bumbu. ED/SY – Kalsel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *