Konsolidasi Perjuangan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek

Konsolidasi Perjuangan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek

ANGGOTA DPD-RI asal Jabar, Erni Sumarni bersama dua anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil Karawang-Purwakarta, Abdul Hadi Wijaya dan Sabil Akbar saat hadir dalam Konsolidasi Perjuangan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (KPP DOB) Kota Cikampek di Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Rabu (8/7/20).

“Ya, bismillah, hari ini saya menghadiri sebuah acara yang sangat mengesankan itu, kopi darat atau kopdar. Terkait konsolidasi perjuangan pemekaran daerah Kota Cikampek yang diselenggarakan KPP DOB, konsolidasi perjuangan pemekaran daerah KPP DOB Kota Cikampek ini dipimpin Pak Jajat,” kata Erni Sumarni.

Acara ini sangat luar biasa, dukungan untuk pembentukan daerah otonomi baru untuk Kota Cikampek datang dan dukungannya mulai dari tingkat desa.

“Kami di provinsi dukung, hadir juga Ibu Erni Sumarni dari DPD RI. Kita semua mau melihat beberapa hal yang positif, ketika ada rencana atau usulan untuk menjadikan Kota Cikampek sebagai daerah otonomi baru, sebagai anggota DPRD Jawa Barat kita akan dalami angka-angka,” ujar Abdul Hadi Wijaya.

Selain itu terkait proses penganggaran, besarannya ketika dibandingkan dengan provinsi lain yang di Pulau Jawa, kesimpulannya Jawa Barat sangat rugi saat hanya memiliki 27 kota/kabupaten dibandingkan dengan Jawa,” ujarnya.

“Sangat rugi ketika hanya memiliki 27 kota/kabupaten. Apalagi jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Timur, mereka penduduknya lebih sedikit tapi pengelolaannya lebih banyak, ujungnya setiap penduduk mendapat perhatian yang lebih,” kata Hadi.

Menurut Hadi, ini yang harus dijadikan prinsip bahwa dukungan dewan Provinsi Jawa Barat terhadap anggaran ini agar lebih besar bisa tersedia bagi warga Jawa Barat, ketika ada pemekaran atau penambahan jumlah kabupaten dan kota.

“Yang kedua juga bermakna, kemudahan pelayanan atau kemudahan akses bagi warga terhadap pelayanan pemerintah, dan saat ini yang dihadapi warga Jatisari saat mengurus urusan ke Pemerintah Kabupaten Karawang, ia harus menempuh perjalanan minimal 40 menit, terkadang bisa sampai satu setengah jam, tergantung suasana kemacetan dan ini pasti melelahkan dan tidak efektif,” paparnya.

Baca Juga:  Paslon PAS Resmi Deklarasi dan Kukuhkan Tim Pemenangan Pilkada 2020

Ketika nanti pusat menjadikan daerah kota yang hanya mencakup wilayah yang lebih kecil, maka warga di wilayah Timur Karawang ini dalam waktu 15 sampai 30 menit juga sudah sampai ke batas pusat pemerintahan. Ini menguntungkan dan efisiensi banyak kerja

“Ketiga yang saya lihat, dengan adanya ini kontribusi warga pada pemerintahannya menjadi lebih dekat. Lebih lebih mudah, karena Karawang dengan penduduk yang cukup besar setiap APBD dikelola dan difokuskan untuk membangun sekian banyak warga,” ungkapnya

Sekitar 2 juta warga ini kalau dimekarkan, maka di kabupaten/kota yang akan terjadi sekitar 100 ribu terciptanya 1,3 juta ada di Kabupaten induknya ini akan lebih memudahkan akses, banyak kemudahan bagi kedua daerah.

Ia menambahkan, memang diskusi yang selalu menyertai proses pembentukan daerah otonomi baru ada keengganan atau semacam trauma, melihat kekhawatiran dari pihak kabupaten induk bahwa nanti PHD-nya menurun.

“Bila itu menurun dari wilayah yang dikenal, menurut saya ini perlu dijadikan bahan pokok, samakan pemikiran antara para pemangku kepentingan di Karawang dan harus diperjuangkan seluruh pihak yang menyetujui atau menggagas daerah otonomi baru Kota Cikampek,” ujarnya.

Hadi juga mengatakan, pihaknya juga sempat berkomunikasi dan menyampaikan komitmen kepada berbagai pihak agar ke depan Pemprov Jawa Barat dengan dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendukung berbagai hal terhadap rencana pendirian kabupaten di Kota Cikampek. Acep- Karawang

Facebook Comments
%d bloggers like this: