Kehadiran PT. TPL di Kabupaten Simalungun tidak Diinginkan Masyarakat

Kehadiran PT. TPL di Kabupaten Simalungun tidak Diinginkan Masyarakat

KEHADIRAN PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Simalungun mengorbankan masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selain masyarakat Sihaporas, masyarakat Desa Naga Hulambu, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon juga pernah mengalami hal yang sama, berkonflik dengan PT. TPL.

“Hadirnya PT. TPL di Kabupaten Simalungun tidak menguntungkan masyarakat sekitar lahan konsesi perusahaan tersebut. Maka perusahaan itu harus angkat kaki dari Kabupaten Simalungun,” kata Ketua Umum DPP Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi), Rado Damanik, baru-baru ini.

Menurutnya, sebaiknya PT. TPL keluar dari Simalungun. Karena terlampau banyak yang tersakiti dengan kehadiran TPL, dan banyak masyarakat korban, masyarakat perkampungan, masyarakat desa yang ada di Simalungun jadi korban akibat ancaman dari PT. TPL. “Dimulai dari masyarakat Naga Hulambu, Aek Nauli dan yang sekarang ini masyarakat Sihaporas dan banyak lagi.” sebut Rado Damanik.

Rado mengatakan, masyarakat harus berurusan dengan polisi ketika masyarakat mempertanyakan hak-haknya terkait kepemilikan tanah yang berkonflik dengan PT. TPL. TPL selalu bertamengkan polisi untuk berhadapan dengan masyarakat. Padahal sebenarnya, kehadiran TPL yang dulunya Indorayon dan seharusnya mereka punya strategi.

“Kalau dulu Indorayon menghadapi tuntutan masyarakat dengan kekerasan. Seharusnya dengan berganti nama, PT. TPL harus melakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, budaya dan kearifan local terhadap masyarakat yang protes, tapi apa yang terjadi? Masyarakat harus masuk pejara,” jelas Rado.

Rado Damanik juga menambahkan, kehadiran TPL seharusnya membawa keberuntungan, keuntungan bagi masyarakat sekitar, tapi hingga saat ini belum pernah dirasakan bahwa kehadiran TPL itu membawa keuntungan bagi masyarakat sekitar. “Jadi untuk apa TPL itu dipertahankan? Maka kita minta agar TPL itu angkat kaki dari Kabupaten Simalungun,” tegas Rado Damanik.

Baca Juga:  H. Lalu Winengan, HK: "PNS Selalu Tersiksa Jelang Pilkada"

Rado juga menjelaskan, dari aspek Lingkungan kehadiran TPL telah merusak habitat ekosistem hutan di Kabupaten Simalungun. Masyarakat dan anak-anak muda saat ini tidak lagi mengenal jenis-jenis pohon yang ada dihutan, karena semua sudah homogen (satu jenis – red).

“Dulu hutan kita heterogen, banyak jenisnya. Sekarang, atas hadirnya TPL jadi satu jenis, yaitu pohon Eukaliptus, dan tidak lagi dikenal yang namanya pohon Raja, Sikkam, semua sudah hilang. Belum lagi Rotan dan jenis satwa yang dilindungi yang saat ini telah punah,” ungkapnya.

Artinya, lanjut Rado, kehadiran PT. TPL tidak menguntungkan bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun. “Harapan kita kepada Pemerintah Pusat agar segera mencabut Izin Konsesi PT. TPL yang ada di Kabupaten Simalungun. Belum lagi rusaknya tatanan budaya di Simalungun. Jadi segera dicabut izin PT. TPL dan angkat kaki dari Kabupaten Simalungun, itulah Harapan kita,” pungkas Rado Damanik. NEL/SALNe – SIMALUNGUN

Facebook Comments
%d bloggers like this: