Kapolda Sulut yang Baru Diminta Lanjutkan Laporan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Anugerah Tomohon

Kapolda Sulut yang Baru Diminta Lanjutkan Laporan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Anugerah Tomohon

 2 total views,  1 views today

PEMBANGUNAN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Anugerah Kota Tomohon yang terletak di Kelurahan Sarongsong dari arah Kamja menuju Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan yang dibangun sejak awal Agustus 2018 lalu menyisakan tanya.

Ada indikasi, rumah sakit yang dibangun dengan menggunakan dana jumlah miliaran bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 ini terjadi korupsi.

Presidium Masyarakat Kota Tomohon yang menyoroti soal kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit oleh Dinas Kesehatan Kota Tomohon ini, meminta Kapolda Sulut yang baru menindaklanjuti laporan yang beberapa waktu dilayangkan. Meskipun di satu sisi masyarakat Kota Tomohon diuntungkan dengan keberadaan RSUD tersebut.

Sebagai informasi, nama RSUD Pratama Anugerah Kota Tomohon diberikan orang nomor satu di Kota Tomohon, Jimmy Feidy Eman, SE, Ak, yang mengambil kebijakan pemberian nama yang sama dengan tempat usaha pribadinya yakni Foto Copy Anugerah yang berada di Ruko Pusat Kota Tomohon.

Pemberian nama Rumah Sakit Anugrah sendiri sempat mendapat protes dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi APBN, APBD dan mengawasi Kebijakan Publik Dewan Teritorial Provinsi Sulawesi Utara (Lembaga KPK) melalui Jemmy Singal selaku bidang Investigasi.

Sementara Ketua Umum Presidium Masyarakat Tomohon, Harry Runtuwene juga telah melakukan investigasi di lapangan dan mendapatkan berbagai sumber dari masyarakat tentang lokasi pembangunan yang tidak sesuai RT/RW.

“Karena terletak di daerah Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan, bukan untuk pembangunan rumah sakit,” Kata Runtuwene saat ditemui awak media bhayangkaranusantara.com Senin (3/2/20) di Tomohon.

Adapun yang pihaknya laporkan ke Subdit Tipikor Polda Sulut pada tahun 2019 lalu, terindikasi ada dugaan korupsi pada tiga item, yaitu pada pengadaan tanah, pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan atau Alkes.

Baca Juga:  Dewan Jabar Prihatin Penyerobotan Lahan SMKN 1 Cipatat di Bandung Barat

Runtuwene yang juga Ketua Komite Perjuangan Pembentukan Daerah Kota Tomohon (KPPDKT) meminta, Kapolda yang baru proaktif melakukan pendalaman tentang laporannya untuk dilakukan pemeriksaan kepada kepala dinas kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pihak kontraktor selaku pelaksana kegiatan.

“Tentunya Walikota Tomohon Jimmy F Eman, SE, Ak yang lebih bertanggungjawab,” kata Harry Runtuwene yang juga salah satu penggagas terbentuknya Kota Tomohon. RED/BERT – SULUT

Facebook Comments
%d bloggers like this: