Hoax, Kabar Denda 250 Ribu Bagi Warga Tak Bermasker di Kabupaten Klaten

Hoax, Kabar Denda 250 Ribu Bagi Warga Tak Bermasker di Kabupaten Klaten

KABAR yang sempat ramai beredar di media sosial menyebut bakal ada sanksi denda sebesar 250 ribu bagi masyarakat Klaten yang tidak bermasker saat keluar rumah dipastikan tidak benar alias hoax.

Klarifikasi itu ditegaskan Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasi Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan (Gugas PP) Covid-19 Kabupaten Klaten Ronny Roekmito, Rabu malam (24/06/20) melalui pesan media sosial di jajaran.
Pemerintah Kabupaten Klaten.

“Ini (kabar denda 250 ribu bagi yang tidak bermasker-red.) bukan di Klaten,” tegas Ronny yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten menjawab pertanyaan admin pengaduan Maturibu dari Dinas Komunikasi Informatika Klaten.

Ditambahkan, Pemkab Klaten tidak menerapkan sanksi denda bagi warga yang tidak bermasker saat keluar rumah di masa pandemi Covid-19. Pemerintah bakal mengedepankan edukasi dan sosialisasi.

Minggu ini masih akan dilakukan sosialisasi menyeluruh. Tapi bagi yang tetap membandel, petugas terpaksa bersikap tegas untuk mengamankan KTP bagi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan.

Penerapan sanksi pengamanan KTP bagi warga tak bermasker di masa pandemi baru akan diterapkan 1 Juli 2020. Sampai Selasa 30 Juni 2020 pemerintah akan terus melakukan sosialisasi.

Jadi, lanjutnya, pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan sanksi KTP yang diamankan. Saat ini kita saling mengingatkan. Semua ini untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat.

“Kewajiban pemerintah adalah melindungi. Tetapi ketegasan itu juga dibutuhkan, kalau masyarakat memang abaikan terkait penerapan protokol kesehatan di masa pandemi,” tegasnya.

Menjawab terkait batas waktu diamankannya KTP warga, pria lulusan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 1980 itu menjelaskan bahwa warga ketika sudah bisa memakai masker di hadapan petugas, maka KTP akan dikembalikan.

Baca Juga:  4 Langkah Mudah Cek Hoaks

Petugas akan membuat dua blangko pengamanan KTP, dimana satu berkas disimpan petugas dan lainnya bagi yang bersangkutan.

Khusus bagi siswa yang belum memiliki KTP, pelanggaran tidak bermasker itu akan dicatat identitasnya. Catatan ini akan dilaporkan pihak sekolah agar dicatat sebagi skor pelanggaran.

“Mari pakai masker patuhi protokol kesehatan. Ini bukan untuk kepentingan pemerintah, kecuali untuk keselamatan dan kesehatan warga sendiri” pesan Ronny. Sam/Kominfo Klaten

Facebook Comments