Dugaan Pemerasan Oknum BPKP Terhadap Mantan Kadispenda Tomohon

Dugaan Pemerasan Oknum BPKP Terhadap Mantan Kadispenda Tomohon

DUGAAN korupsi pengadaan komputer dan aplikasinya pada Dinas Pendapatan, Keuangan (Dispenda), Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2013 yang diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp. 511.202.755,- menjadi sorotan hangat publik Kota Tomohon.

Sorotan tersebut terkait kelanjutan penuntasan kasus yang menyeret nama oknum Sekot Tomohon masuk ke dalam pusaran korupsi pengadaan komputer dan aplikasinya membuat, Divisi Hukum LKPK Sulut angkat suara.

“Kami mendesak Kejari Tomohon segara melanjutkan penyidikan terhadap oknum HL alias Harold dan Direktur PT. Algacom media teknologi,” desak Jack D Budiman, SH dari Divisi Hukum LKPK Sulut.

Kasus yang sempat dilaporkan Ketua Umum Presidium masyarakat Kota Tomohon kepada Kejati Sulut, Maret 2018 dan oleh Kejati itu dikembalikan ke Kejari Tomohon dengan rekomendasi agar segera menindaklanjuti laporan tersebut. Namun sayang, hingga kini oknum HL dan direktur PT Agacom media teknologi belum juga dijerat.

Lanjut Budiman, dugaan korupsi pengadaan komputer dan aplikasinya pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Badan Milik Daerah Kota Tomohon yang telah menyeret oknum PPK berinisial JI alias Jerry, kini tengah meringkuk di Hotel Prodeo sebagai tumbal atas perbuatan bersama oknum HL dan direktur PT. Agacom Media Teknologi.

Dugaan korupsi pengadaan sebagaimana dimaksud didasarkan pada audit investigasi yang dilakukan auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut di bawah kendali Kabid Investigasi Ahmad Muhyidin, Pengendali teknis Halasan Simamora dan Ketua tim Josua VT Siahaan.

Hasil audit tim investigasi BPKP Perwakilan Sulut menurut Budiman, jelas menyebutkan bahwa dugaan korupsi pengadaan komputer dan aplikasinya terjadi, lebih disebabkan oleh ketidakpatuhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pokja dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu oknum HL dalam mentaati ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

Sementara merujuk hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sulut tahun 2014, Budiman menegaskan, tidak ada alasan lagi buat Kejari Tomohon menunda-nunda proses penyidikan terhadap oknum HL yang saat ini dalam jabatan sebagai Sekertaris daerah Kota Tomohon dan diduga kuat terlibat korupsi dan oknum Dirut PT. Agacom Media Teknologi.

Hal yang sama juga dilayangkan Ketua Umum Presidium Masyarakat Kota Tomohon Harry V Runtuwene buat Kejari Tomohon untuk tidak lagi mengulur-ngulur waktu dengan pernyataan-pernyataan yang terkesan melindungi  HL dari jeratan hukum.

HL juga sebagai sosok yang diduga meminta pengacara oknum tersangka JI alias Jerry berinisial NK alias Notji untuk menyampaikan kepada JI agar tidak menanda tangani berita acara pemeriksaan (BAP)

Imbasnya oknum pengacara berinisial NK ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menghalang-halangi proses penyidikan tidak termasuk oknum HL yang turut bersama-sama melakukan perbuatan hukum, namun proses hukum oknum NK tak berlanjut.

“Ada apa dengan Kejari Tomohon saat itu, benarkah dugaan tak berlanjutnya proses hukum terhadap NK bakal berimbas kepada oknum HL yang meminta NK menyampaikan kepada kliennya untuk tidak menandatangani BAP?” selidik Runtuwene

Sementara oknum HL ketika diwawancarai bhayangkaranusantara.com beberapa waktu lalu lewat ponselnya mengatakan, penjeblosan oknum JI ke penjara adalah bentuk kriminalisasi hukum terhadap oknum JI.

Selanjut ketika ditanya dijebloskannya oknum JI didasarkan pada hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulut yang menemukan adanya dugaan korupsi pengadaan komputer dan aplikasinya, HL berujar, auditor BPKP meminta sejumlah uang senilai Rp. 200 juta rupiah.

“Ketika ditanya apakah uang itu diberikan, HL mengatakan tidak, bagaimana mo kase kalau torang tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada kami,” ujarnya.

Lebih lanjut HL mengatakan, penetapan JI sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum menurut putusan hakim tunggal pada proses pra peradilan yang diajukan tersangka.

Namun menurut HL, putusan tersebut tidak ditaati pihak penyidik dan proses hukum tetap berlanjut terhadap oknum JI. “Akhirnya divonis 4 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menurut HL merupakan kriminalisasi peradilan terhadap oknum JI,” ujar HL. Jola – Sulut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *