Diberitakan Miring, Ini Klarifikasi Pj. Kades Parakan Garokgek Terkait Rehab Balai dan LPM

Diberitakan Miring, Ini Klarifikasi Pj. Kades Parakan Garokgek Terkait Rehab Balai dan LPM

PJ. KADES Parakan Garokgek, Kabupaten Purwakarta, Wawan Setiawan, SE mengklarifikasi berita terkait pekerjaan rehab balai desa yang bersumber dari anggaran provinsi atau banprov (bantuan provinsi-red.) sebesar Rp. 85 juta.

Diberitakan sebelumnya, Jumat (19/6/20), dalam pekerjaannya proyek rehab tersebut tidak memasang papan nama Desa Parakan Garokgek sehingga dinilai telah menabrak aturan dan perpres yang ada.

“Sebenarnya bukan belum terpasang. Waktu itu telah terpasang, tapi dipasangnya di dalam pagar. Waktu itu ada bakti (kegiatan-red.) yang diadakan linmas dan dibuka dulu. Sampai pada hari Jumat pemberitaan dimuat plang papan nama belum dipasang, dan ada tersimpan di dalam meja. Setelah pemberitaan itu dipasang kembali,” ungkap Wawan Setiawan, SE kepada bhayangkaranusantara.com, Sabtu (20/6/20).

Wawan menegaskan, sebenarnya pemerintah desa bukan menabrak aturan, karena sementara untuk plang nama itu ada. Untuk itu saya klarifikasi berita ini benar-benar miring dan saya tidak merasakan hal itu,” ujarnya.

Sementara terkait LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) termasuk cap yang sampai saat ini tidak ada di desa, Wawan mengatakan, melihat regulasi pembentukannya tidak jelas. “Dengan catatan, pembentukan LPM bukan hasil pemilihan tapi hasil penunjukan oleh kades yang lama,” ujarnya.

Ia menerangkan, jika menurut aturan yang tercantum dalam undang-undang desa, pembentukan LPM seharusnya dilaksanakan pemilihan melalui para RW dengan mengusulkan calon, di antaranya dari utusan perempuan, karang taruna dan tokoh masyarakat.

Proses selanjutnya diajukan ke kades untuk dilaksanakan pemilihan oleh tokoh masyarakat yang ada dan diundang saat musyawarah desa (musdes) dan diteruskan ke kades untuk dilegitimasi BPD.

“Jadi LPM bukan tidak difungsikan, tapi tidak berfungsi, karena tugasnya banyak, bukan hanya pas datang proyek, tapi termasuk tugas sosial, ketentraman dan ketertiban, kemasyarakatan, kepemudaan, budaya dan lain-lain,” jelas Wawan.

Baca Juga:  Dianggap Tak Patuhi Maklumat Kapolri, Ini Jawaban Polda Sulut

Ini kata Wawan yang tidak dijalankan LPM di desanya, termasuk SK (Surat Keputusan) yang sudah tidak berlaku, karena sudah lima tahun sudah habis dan cara pembentukannya dari awal salah.

“Harusnya pemilihan diusulkan RW masing-masing, bukan malah ditunjuk langsung kepala desa. Ini sudah kesalahan fatal. Ini tidak dijalankan, yang jelas ini melanggar. Berarti kalau menurut aturan bisa dibatalkan SK tersebut (ilegal),”¬†tandasnya

Wawan menambahkan, terkait hasil pemilihan juga harus dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan daftar hadir terlampir. “Sementara ini semua tidak ditempuh,” ungkapnya.¬†Acep/BN01 – PURWAKARTA

Facebook Comments