Dana Hibah PMI Tomohon Tak Cair, Masyarakat Kurang Mampu Terancam Tak Dapat Darah Gratis

Dana Hibah PMI Tomohon Tak Cair, Masyarakat Kurang Mampu Terancam Tak Dapat Darah Gratis

PENGURUS Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tomohon mempertanyakan soal dana hibah Tahun Anggaran 2020 yang kabarnya tidak bakal dicairkan Pemerintah Kota Tomohon.

Padahal melihat situasi saat ini, PMI Kota Tomohon sangat membutuhkan suntikan dana hibah dari Pemkot Tomohon untuk pengadaan pembelian kantung darah yang akan diberikan kepada masyarakat.

Tentunya masyarakat tergolong kurang mampu untuk diberikan secara gratis saat membutuhkan darah untuk keselamatan seorang pasien yang mendapat resep atau surat dari dokter.

“Untuk melakukan pasien tambah darah masyarakat mengajukan permintaan ke pihak PMI Kota Tomohon selaku pelayan kemanusiaan,” ujar Wakil Ketua I PMI Kota Tomohon (kandidat) DR. Rommy Mongdong, SPd, M.Pd yang ditemui awak media bhayangkaranusantara.com saat hadir di lokasi kegiatan donor darah bersama karyawan pabrik roti Yordan, Jumat (14/2/2020).

Tambahnya lagi, jika Pemkot Tomohon tidak bisa mencairkan dana hibah Tahun Anggaran 2020 ini, sudah pasti PMI Tomohon akan mengalami kesulitan mendapatkan kantung darah yang akan digunakan penyediaan darah dan nantinya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara gratis saat membutuhkan.

Terlihat juga Ketua Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Tomohon, dr. Levie Golioth hadir dalam kegiatan tersebut. Saat dikonfirmasi Levie mengungkapkan, tahun sebelumnya dana hibah untuk PMI Kota Tomohon justru sangat prioritas dicairkan untuk digunakan segala kebutuhan yang ada di PMI Tomohon, sehingga tak merasa mengalami kesulitan, karena jumlah anggaran yang diberikan Pemkot Tomohon kisaran 200 juta.

Jumlah hibah sebesar itupun keluar dari kebijakan seorang Ketua PMI yang sampai saat ini dinahkodai Syerly Adelyn Sompotan (SAS) dan masih memegang jabatan Wakil Walikota Tomohon. “Dengan bisa dibagi mendapat subsidi untuk pembelian kantung darah,” sembur Golioth.

Baca Juga:  Dukungan Mengalir untuk Eks Panitera PN Jakarta Utara Rohadi

Di tempat terpisah, saat diminta tanggapannya terntang hal ini, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi yang mengawasi dana APBN, APBD dan mengawasi kebijakan publik (L-KPK) melalui Dewan Teritorial Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi Departemen Pengawas Keuangan, Sendy Rumondor mengingatkan Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Walikota Tomohon agar jangan sampai ada muatan politik terkait dengan tidak cairnya dana hibah untuk kebutuhan PMI Kota Tomohon.

“Jangan justru mencairkan dana yang tidak terlalu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Tomohon, karena jika PMI tidak punya stok darah bisa berimbas pada pasien yang sedang rawat inap di Rumah Sakit daerah Anugrah Tomohon,” ketus Rumondor kepada awak media bhayangkara nusantara.com.

Sebelumnya, awak media ini juga berusaha menghubungi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi untuk konfirmasi via ponsel bernomor 08524012****. Namun sayang, hanya terdengar suara wanita yang mengatakan, “nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau tidak dapat menerima panggilan”.

Isu yang berhembus, kasus ini ada muatan politik terkait upaya walikota saat ini yang sedang menggenjot anaknya agar mau diakomodir Partai Golkar menjadi orang nomor 1 di Tomohon.

Begitu pun untuk posisi Wakil Walikota yang akan diakomodir untuk calon tahun ini yang kini masih saling bersaing di tubuh partai Pohon Beringin tersebut. Bert – Sulut

Facebook Comments