PROGRAM PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodra – sebelum pemekaran wilayah Kecamatan Wonosegoro dimekarkan dengan pembagian wilayah Kecamatan Wonosegoro dan Wonosamodro – Kabupaten Boyolali untuk tahun 2015, 2017 dan 2018, dalam data dan investigasi ditemukan di lapangan banyak menyalahi dan melanggar SKB 3 Menteri. Bila mengacu SuratRead More →

KETERBUKAAN Informasi Publik menjadi hal sensitif bahkan bisa mengundang masalah jika tidak dilaksanakan dengan baik oleh para penyelenggara negara. Terlebih untuk itu telah diamanatkan dalam Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan sebagai acuan dan tuntutan transparansi dari para penyelenggara keuangan negara kepada masyarakat. SalahRead More →

PEKERJAAN proyek pembangunan dari dana Banprov (Bantuan Provinsi-red) di Desa Sakambang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat terindikasi masalah. Pasalnya dalam proyek tersebut tidak dilengkapi dengan papan nama proyek dan “mengangkangi” peraturan yang ada, dimana kewajiban untuk memasang plang atau papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) NomorRead More →

OKNUM Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berinisial WL alias Wenny, diduga kuasai lahan Hutan Negara di wilayah Desa Agotei, kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Tatawiran, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Hal ini terungkap lewat pernyataan aktifis Lingkungan Hidup Decky Palilingan, saat rehat dari proses pembuatan berita acaraRead More →

PERATURAN Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada beberapa prinsip. Prinsip itu antara lain mencakup, pertama Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desaRead More →

TAMBANG pasir yang berlokasi di Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta disinyalir banyak yang tidak memiliki izin resmi. Kurang peduli dan tutup matanya aparat setempat terhadap praktek ini, membuat penambangan pasir liar tersebut masih beroperasi hingga saat ini. Terlebih tambang dan galian yang tidak mengantongi izin atau pelaku usahanya membandelRead More →

ANGGOTA LSM-LIRA, Heriansah Efendi dan Nirwan mendatangi kantor Camat Bone-bone, Luwu Utara, Sulsel, Kamis (24/6/20). Kedatangan mereka mempertanyakan adanya pagar pemilik lahan pada pembangunan jalan tani di Dusun Tetelangka, Desa Sadar setelah selesai dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Saat dikonfirmasi oleh keduanya, Camat Bone-bone selaku Pelaksana Jabatan Sementara (PJS)Read More →

PT. HORAS Miduk, perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan pengumpulan, penyimpanan sementara dan pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), didirikan guna membantu dan mensukseskan program pemerintah dalam mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat penanganan limbah yang ilegal. Perusahaan yang berkantor pusat di Jl. Raya Kalimalang Kp. Poponcol RT. 006/002,Read More →

MINIMNYA pengawasan dari aparatur pemerintah di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan (Sumsel) terhadap hutan dimanfaatkan para mafia penjarah hutan di wilayah Kecamatan Sungai Are. Pantauan media ini di lokasi, ditemukan banyak tumpukan kayu siap dipasarkan di Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are. Berbagai kayu mulai dari jenis tanam serabut, tanamRead More →

SETELAH hampir empat bulan lamanya menunggu, sejak berkas laporan pengaduan masyarakat Desa Pilla, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan diterima Kejaksaan Negeri OKU Selatan di Muaradua, akhirnya BPD Pilla mendapat jawaban. Pihak Kejari OKU Selatan melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Marimbun Panggabean, SH saat ditemui BPD Pilla didampingi awak media ini menjelaskan, prosesRead More →