BPNT Wajo Tahun 2019 Terindikasi Penyelewengan

BPNT Wajo Tahun 2019 Terindikasi Penyelewengan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Wajo tahun 2019 terindikasi penyelewengan. Diduga ada keterlibatkan oknum dinas sosial setempat dan oknum TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) Kabupaten Wajo.

Hal ini terungkap dari adanya pembicaraan beberapa waktu lalu antara pengurus Kecamatan Karang Taruna “Taruna Amanah” Maniangpajo dengan salah seorang sumber informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, keganjalan itu bermula ketika tahapan verifikasi dan validasi data Bansos Pangan Kabupaten Wajo tahun 2019, dimana penyedia informasi dalam hal ini kelurahan dan desa yang seharusnya dilibatkan justru tidak mengetahui data keluarga miskin yang masuk dalam daftar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT di wilayahnya.

Sementara terkait operator SIKS-NG yang seharusnya dipegang oleh ASN dalam lingkup Dinas Sosial Kabupaten Wajo, justru diserahkan ke oknum TKSK untuk menjadi operator Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG), sehingga data terkait jumlah KPM BPNT Kabupaten Wajo yang menurut informasi dari salah seorang pekerja sosial yang berkisar kurang lebih 23.000 KPM, tidak diletahui oleh pemerintah setempat.

Hal itu juga dikuatkan dengan adanya telepon dari Kepala Seksi yang kebetulan punya kegiatan masalah Verifikasi Data Bansos Pangan Kabupaten Wajo ke salah seorang operator berinisial “G”, meminta dana yang telah ditransfer oleh Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Wajo ke rekening Operator Verifikasi Data Bansos Pangan Kabupaten Wajo yang telah di-SK-kan oleh Bupati Wajo, dengan alasan akan diserahkan ke oknum TKSK yang diberikan kepercayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wajo untuk menginput data hasil verifikasi data Bansos Pangan tahun 2019.

Berdasar informasi awal tersebut, Pengurus Karang Taruna Maniangpajo melakukan penelusuran untuk mencari tahu lebih lanjut terkait informasi awal tersebut, dan dugaan indikasi penyelewengan Bansos Pangan Kementerian Sosial yang terjadi selama ini berdasarkan laporan dan keluhan, baik dari KPM BPNT sendiri maupun masyarakat.

Baca Juga:  Terungkap, 9 Bulan Perusahaan Tambang di Luwu Timur tak Gaji Karyawannya

Dari hasil investigasi di lapangan Pengurus Kecamatan Karang Taruna Taruna Amanah Maniangpajo mengaku telah mengantongi beberapa bukti kuat terkait keluhan masyarakat, di antaranya adanya indikasi penyalahgunaan dana yang cukup besar sekitar 200 jutaan per bulan dari dana bansos tersebut yang disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab. Hal tersebut sudah disampaikan ke Bupati Wajo Amran Mahmud dan sudah ditindaklanjuti dengan adanya penyegaran di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Wajo.

“Selanjutnya kami berharap TKSK yang bermasalah di tiap kecamatan agar juga dievaluasi demi ketepatan sasaran program Bansos dari Kemensos, dan rencana tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini aparat kepolisian,” harap Pengurus Karang Taruna menutup pembicaraan via telepon. ASKAR – SULSEL

 

Facebook Comments