Bakal Telan Korban Pembangunan RSJR Diduga Sarat Penyimpangan

Bakal Telan Korban Pembangunan RSJR Diduga Sarat Penyimpangan

 8 total views,  1 views today

MIRIS, itu kata paling tepat saat menyaksikan kondisi Rumah Sakit Jiwa Ratumbuysang (RSJR) yang dibangun tahun 2018 di Desa Kalasey, Kabupaten Minahasa, Sulut.

Pekerjaan proyeknya terbengkalai, tak terawat seperti bangunan yang tidak bertuan, sehingga mubazir dan tidak mendatangkan azas manfaat.

Ini jadi persoalan tersendiri buat aparat hukum untuk mengungkap skandal pembangunan RSJ yang terkesan dipaksakan ini.

Rumah sakit yang ditujukan buat perawatan pasien gangguan dan penyakit jiwa ini kosong-melompong, tak dilengkapi fasilitas medik dan sarana penunjang lainnya sebagaimana layaknya sebuah rumah sakit.

“Hal ini memunculkan kecurigaan berbagai pihak seputar pembangunan RSJ lebih bernuansa proyek siluman yang diakal-akalin untuk menggerogoti keuangan negara,” ujar Ketua Umum Pusat LKPK (Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi), Firdaus Oiwobo, SH

Pembangunan RSJR yang menelan anggaran Rp. 14 miliar dengan biaya pematangan lahan ini berdasarkan informasi dari sumber terpercaya senilai Rp. 36 miliar, sungguh suatu angka yang sangat fantastis, melebihi anggaran pembangunan gedung RSJ Ratumbuysang.

Biaya pematangan lahan menjadi sorotan mantan dan anggota dewan ketika sebelumnya Deprov Sulut menerbitkan rekomendasi yang pada hakekatnya tidak menyetujui pembangunan RSJ Ratumbuysang di lokasi tersebut.

Ini dikarenakan biaya pematangan lahan nilainya jauh lebih besar ketimbang biaya pembangunan gedung RSJR, termasuk areal pembangunan dinilai sangat tidak layak untuk sebuah fasilitas rumah sakit.

“Anggaran pematangan lahan yang diduga jauh lebih besar dari anggaran pembangunan RSJ ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara,” tandas Oiwobo

Rekomendasi DPRD Provinsi Sulut yang tidak menyetujui pembangunan RSJ Ratumbuysang lebih disebabkan plafon anggaran pematangan lahan jauh lebih besar dari anggaran pembangunan RSJ tak diindahkan. “Dan menunjukan Pemprov Sulut sebagai intitusi pemerintah yang tidak taat azas,” ucap Oiwobo

Baca Juga:  Punya Riwayat Perjalanan ke Luar Daerah, Satu Pasien “Probable” Meninggal di Sangihe

Ungkapan “kepemimpinan adalah keteladanan” masih sebatas pemanis mulut semata, jauh panggang dari api. Hal itu tercermin dari ketidak-patuhan Pemprov Sulut terhadap rekomendasi Dewan.

Pemerintah, lanjut Oiwobo, sepatutnya menjadi contoh dalam mematuhi rekomendasi Dewan, tapi sebaliknyaPemprov Sulut bersikukuh pada rencana pembangunan RSJ Ratumbuysang yang terkesan dipaksakan.

“Ada apa dengan Pemprov Sulut? benarkah ada intervensi dan main mata antara pihak dewan dengan oknum penguasa, menurut saya masih perlu diselidiki dan itu menjadi kewajiban penegak hukum,” tandasnya.

Sementara itu bangunan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud diduga berangkat dari perencanaan abal-abal, dibangun di atas bukit bebatuan, tidak memiliki areal parkir, IPAL dan diduga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), termasuk akses jalan masuk jauh dari pemukiman.

Terkait hal tersebut, Oiwobo angkat suara tentang skandal pembangunan RSJR yang terkesan dipaksakan dan ada pembiaran yang luput dari pengawasan DPRD Provinsi Sulut.

“Atau karena Ketua Deprov dan komisi 3 yang pada umumnya berangkat dari bendera yang sama dengan oknum penguasa Sulut sehingga menutup mata terhadap kegiatan yang beraroma proyek siluman tersebut,” tandas Firdaus Oiwobo.

Sementara oknum mantan Direktur RSJR berinisial VD alias Vonny saat dikonfirmasi awak media bhayangkaranusantara.com mengatakan, dirinya mulai bertugas terhitung April 2018, sementara perencanaannya sudah diencanakan dan terbayar tahun 2017.

Lebih lanjut Vonny menegaskan, terkait pemilihan lokasi bukan tanggungjawab direktur. “Namun lebih jelasnya silahkan hubungi Dinas Kesehatan Provinsi serta PPK adalah kewenangan Provinsi, termasuk rekomendasi DPRD sebaiknya menghubungi dinas Provinsi,” tambah Vonny yang saat ini menjabat Direktur Rumah Sakit Mata Pemprov Sulut.

Sementara itu oknum PPK yang akrab dengan sapaan Keti saat disambangi di ruang kerjanya tak berhasil ditemui. Konfirmasi pun dilakukan via Whatsapp menanyakan seputar pembangunan RSJR yang diduga sarat penyimpangan, hingga berita ini tayang tak satu pun jawaban yang diperoleh darinya.

Baca Juga:  Ribuan Kendaraan Terjaring Razia Operasi Ketupat Ditlantas Polda Metro Jaya

Di bagian lain Oiwobo mengatakan, dalam waktu dekat lembaganya akan melayangkan laporan kepada institusi hukum terkait dugaan korupsi pembangunan RSJR sambil meminta Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa segera bertindak.

“Polda harus melakukan penyelidikan terhadap semua pihak yang diduga terlibat pembangunan RSJ Ratumbuysang, khususnya oknum PPK, mantan direktur berinisial VD alias Vonny dan oknum Kadis Kesehatan Pemprov. Sulut,” desak Oiwobo. Jola – Sulut

Facebook Comments
%d bloggers like this: