Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tingkat Banding Mentahkan Gugatan Perdata Tini Rusdihatie

Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tingkat Banding Mentahkan Gugatan Perdata Tini Rusdihatie

MUSYAWARAH Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tingkat Banding yang diadakan pada 30 April 2020 lalu akhirnya memutuskan dan mementahkan semua gugatan perdata yang dilakukan Penggugat Tini Rusdihatie terhadap almarhum Sri Imbani Y Mebas.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa (5/5/2020) lalu oleh Majelis Hakim yang terdiri Hakim Ketua Harini, SH, MH dan Anggota Hakim Anne Rusiana, SH, M.Hum, Hakim H. Irwan Effendi, SH, MH dan Panitera Pengganti Harly M. Simanjuntak, SH.

Putusan tersebut diambil berdasarkan apa yang dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi menilai gugatan Penggugat atau Terbanding jelas kabur (obscuur libelli).

Dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim melihat pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam perkara aquo. Pengadilan Tinggi menilai bahwa Penggugat atau Terbanding belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Karena pembuktian yang diajukan Penggugat sifatnya Unus Testis Nulus Testis.

Hal ini sesuai pasal 1905 KUHPerdata jo pasal 168 HIR/306 RBG, dengan alasan dan pertimbangan bahwa bukti kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 jelas dibantah para Pembanding/Tergugat, yakni Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin selaku Tergugat II dan III Konpensi (Pembanding II dan III), akan keaslian tanda tangan dari istri/ibu dari para Pembanding/Tergugat, sehingga membuat Laporan Polisi atas hal itu sesuai bukti BT-4.

Hal ini juga diterangkan saksi para Pembanding, salah satunya Rusman Enus Yohanes Migang yang pernah meminta bukti-bukti akan hak kepemilikan uang dan sebagainya yang tidak bisa Penggugat perlihatkan sampai saat ini.

Sementara saksi Djarau Matu Ati Kala yang menyerahkan uang tidak ada bukti yang mendukungnya. Seperti saksi yang ikut dengannya, apa benar ada orangnya waktu itu. Karena keterangannya tentu akan menerangkan bahwa uang itu diserahkan kepada almarhum Sri Imbani Y Mebas, sehingga keterangannya dengan bukti kuitansi tersebut sifatnya menurut Pengadilan Tinggi merupakan bukti yang bersifat Unus Testis Nulus Testis saja, karena tidak didukung bukti yang lainnya.

Baca Juga:  Sat Narkoba Polres Jakbar Ungkap Peredaran Sabu dan Ekstasi

Sementara keterangan saksi Yuan Tariko sifatnya juga merupakan keterangan yang bersifat Testimonium de aditu yang hanya mendengar dari saksi Djarau Matu Ati Kala saja, sesuai ketentuan pasal 1907 KUHPerdata jo pasal 171 HIR tanpa mengetahui akan kebenarannya.

Selain itu Majelis Hakim juga menimbang terhadap barang yang disita dalam perkara aquo pada kedua sertifikat No. 1036 dan 1046/Desa Hajak tersebut adalah hak milik pribadi Pembanding II dan III (Tergugat II dan III) yang sudah dihibahkan ibunya almarhum Sri Imbani Y Mabes kepada mereka saat masih hidup, jauh sebelum Penggugat mengakui ada piutang kepada almarhum pada 5 Desember 2017, yakni sebelum ada hutang piutang antara Penggugat/Terbanding dengan istri/ibu dari para Pembanding/ Tergugat.

Dengan demikian, kedua sertifikat tersebut sudah tidak lagi masuk dalam budel warisan dari almarhum Sri Imbani Y Mebas yang belum dibagi para ahli waris, sehingga penyitaan yang dilakukan terhadap harta pribadi Pembanding II dan III tersebut adalah kurang tepat.

Oleh karena Pembanding II dan III dahulu selaku Tergugat II dan III digugat adalah untuk dan atas nama selaku ahli waris dari ibunya Sri Imbani Y Mebas, maka hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata, sehingga penyitaan yang telah dilakukan tersebut sudah tidak sah dan oleh karenanya haruslah diangkat.

Dalam Rekonpensi Majelis Hakim juga menimbang gugatan Rekonpensi yang diajukan para Penggugat Rekonpensi, karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya gugatan rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada 17 Februari 2020 No. 22/Pdt.G/2019/PN.Tml sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Baca Juga:  Kembali, Tim III Unit Reskrim Polsek Pondok Gede Amankan Residivis Narkoba

Sementara sebagai pihak yang kalah, Majelis Hakim kemudian memutuskan Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarannya sebagaimana dalam amar putusan.

Dan mengingat ketentuan hukum acara Perdata Rbg serta UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di luar Jawa Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mengadili Penggugat unuk menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 17 Februari 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml yang dimohokan banding tersebut.

Adapun dalam putusan Mengadili Sendiri, Majelis Hakim pada Konpensinnya mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh semula para Tergugat dan sekarang selaku para Pembanding. Kemudian menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur.

Sedangkan dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet onvanklijk verkelaard), dan memerintahkan agar sita jaminan yang telah diletakkan terhadap kedua SHM No. 1063, 1064/Hajak berada di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara sesuai dengan berita acara sita jaminan No. 22/Pdt.G/2019/PN-Tml tanggal 26 Maret 2020 diangkat.

Sedangkan dalam Rekonpensi juga dinyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya(Niet onvanklijk verkelaard).

Oleh karena itu, dalam Konpensi dan Rekonpensi Majelis Hakim menghukum Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah). SAIPUL – KALTENG

Facebook Comments