Ada Indikasi Kasus Dalam Pembangunan Menara Alfa Omega di Tomohon

Ada Indikasi Kasus Dalam Pembangunan Menara Alfa Omega di Tomohon

 29 total views,  1 views today

DIBANGUNNYA Menara Alfa Omega di pusat Kota Tomohon, Sulawesi Utara mendatangkan ketidakpercayaan Presidium Masyarakat Tomohon yang diketuai Harry Runtuwene. Kepada awak media bhayangkaranusantara.com Kamis (20/2/2020), Runtuwene membeberkan adanya kasus di balik pembangunan menara ini.

Menara Alfa Omega, dibangun lewat sumber dana APBD Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah 10 miliar dan di awal Januari 2018 senilai 1 miliar dari jumlah total 11 miliar rupiah.

Runtuwene menyebut, pembangunan menara tersebut banyak yang menyalahi aturan secara administrasi dan tehnis, mulai dari tidak memiliki Amdal, IMB, dibangun di tanah milik swasta sampai tidak sesuai RT/RW.

Aktifis kawakan yang masih tangguh dan berpendirian idealisme ini menjelaskan, berdasarkan hasil audiensi dengan mantan anggota Dewan Kota Tomohon masa periode 2014 – 2019 berinisial HL terungkap, pembangunan Menara Alfa Omega sudah jelas tidak sesuai Tata Ruang.

Hal ini juga diperkuat dengan informasi yang didapat media ini melalui konfirmasi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tomohon melalui Kepala Seksi Tata Lingkungan, Amdal dan Perizinan yang saar dijabat oleh Alexander Lumengkwas, SE. Ia, menjelaskan hanya ada UPL dan UKL dalam proyek pembangunan menara itu.

Begitu juga instansi yang menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), saat dihubungi tak membantah bahwa memang bangunan tersebut tidak memiliki IMB.

Kasus ini juga sudah dilaporkan Presidium Masyarakat Tomohon dan Tomohon Corruption Watch (TCW) Yang diketuai Steven Lalawi, pada Juli 2019 lalu. yang meminta Kapolda Sulut segera menuntaskan kasus ini secepatnya.

Salah satu sumber dari Konsultan Tehnik Sipil yang tak mau disebut namanya mengkungkap, jika dihitung estimasi perkiraan pembangunan menara ini hanya 6 miliar.

Baca Juga:  Dari Sukamiskin I, Pendiri Kota Tomohon Sebut Keputusan Golkar Usung JGE-VB Ciderai Rakyat Tomohon

“Seharusnya, pemerintah memberi contoh kepada masyarakat agar mentaati undang-undang dan peraturan lainnya,” ujarnya.

Harapannya kepada Kapolda Sulut yang baru Irjen Royke Lumowa, kiranya dengan terhitungnya belasan kasus mandeg yang di dalamnya termasuk kasus ini bisa diangkat dan diusut tuntas.

“Tentunya yang bertanggung jawab dan terlibat adalah Kadis PU/PR, Joice Taroreh, ST, MSi dan Walikota Tomohon,” ungkap sumber.

Bahkan Runtuwene menyebut, kasus ini sebenarnya sudah ada yang laporkan ke Kejati Sulut, tetapi sampai saat ini sama sekali belum tersentuh. Bert – Sulut

Facebook Comments
%d bloggers like this: