PT. Lumindo Langgeng Lestari Bakal Dilaporkan ke KPK

PT. Lumindo Langgeng Lestari Bakal Dilaporkan ke KPK

LEMBAGA Swadaya Masyarakat (LSM), Transparansi Sulut bakal melaporkan proyek Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase di kecamatan Wanea dan Sario (Sub Catchment Area Stadion Klabat) + Polder, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LSM Transparasi menduga proyek tersebut bermasalah sehingga perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini KPK.

Ketua Umum LSM Transparasi Sulut, Donal Pakuku,SIP kepada wartawan beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya bakal melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Dijelaskan Donal bahwa proyek ini bakal menjadi pintu masuk teman-teman penegak hukum untuk membongkar praktek korupsi lain yang mungkin sudah biasa mereka mainkan, ditegaskan Donal pihaknya tidak main-main dengan persoalan ini. “Ingat! saya sudah meminta bantuan kepada “Presidium 13 LSM Anti Korupsi” untuk bersama-sama membongkar kasus ini.”

Pekerjaan ini diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak kerja, dan pekerjaan tersebut sudah melewati batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam kontrak

“Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi pengawasan PPK dan pejabat terkait lainnya yang berwenang memberikan sanksi terhadap PT. Lumindo Langgeng Lestari sebagai pelaksana pekerjaan” jika perlu PPK dengan kewenangannya wajib memutuskan kontrak kerja demi penyelamatan keuangan negara, bukan sebaliknya?” katanya.

“Sesuai investigasi kami, pejabat terkait diduga ada persekongkolan jahat. Nah tugas kami sebagai LSM melaporkan hal ini ke penegak hukum serta membantu memberikan bukti-bukti awal dan bukti petunjuk untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan bahkan nanti sampai penuntutan supaya ada efek jera!” jelasnya.

Perlu diketahui, pekerjaan peningkatan sistem drainase tersebut dibiayai dari APBD Kota Manado dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.335.731.000,- . Dalam kontrak nomor D.03/PUPR/KC-16.030-01/Kontr./VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, pekerjaan ini harus diselesaikan selama 150 hari kalender atau tanggal 7 Desember 2018 sudah selesai.

Di tempat lain Koordinator Presidium 13 LSM Anti Korupsi Pierson Rambing yang dimintai tanggapan terkait laporan tersebu mengatakan,  “Ya… memang biasanya kami setiap tahun ada agenda nasional dalam rangka pemberantasan dan pencegahan korupsi sebab kami bermitra dengan KPK, Polri dan Kejaksaan.”

“Saya rasa jika ada dugaan kejahatan korupsi, kami berkewajiban mendorong untuk bisa diproses agar ada efek jera, dan memang melaporkan hal tersebut bentuk dukungan masyarakat pada program nawacita Pak Presiden Jokowi dalam membangun tanpa korupsi. Namun harus dilihat juga dari beberapa aspek, misalkan jika ada Force Majeure/bencana maka ada kebijakan yang bisa dibuat selama kebijakan tersebut tidak menabrak aturan, tutup aktivis yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia LSM,” paparnya.

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan tersebut, terkesan menghindari wartawan untuk memberikan penjelasan. Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak yang bakal menjadi terlapor. TIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *