Diansyah Putra : Wartawan Perlu Safety dalam tugas Jurnalistik

Diansyah Putra : Wartawan Perlu Safety dalam tugas Jurnalistik

Di era keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers saat ini, bagi seorang jurnalis faktanya belum aman bila hanya berpatokan pada 5W + H1 saja dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, menuangkan karya tulisnya dalam pemberitaan. Karena tak jarang, akibat pemberitaan, wartawan Indonesia, khususnya media elektronik, banyak yang berakhir di bui akibat pemberitaan yang divonis bersalah oleh rekom yang dikeluarkan Dewan Pers dalam kasus sengketa perusahaan pers dengan narasumber.

Terlebih pasal yang dikenai pada si penulis menggunakan Undang Undang ITE (Informasi dan Tranksaksi Elektronik) dengan tudingan sebar berita hoax dan pemuatan berita yang ditayangkan berasal dari media yang dianggap abal abal oleh Dewan Pers. Undang Undang Pers di Indonesia terlihat masih lemah, seakan mandul dalam Perlindungan terhadap para jurnalis.

Untuk itu teori tehnik dasar tersebut harus ditambah 5W+H1+S1. Apa itu S1? Jika melihat keberadaan UU ITE S = Safety, yaitu keamanan, ketelitian agar tidak terbentur hukum dan undang undang yang mengekang kebebasan berpendapat dan produk jurnalistik, seperti tidak menyebarkan opini yang tidak berdasar, pemberitaan yang bersifat sepihak, berita ‘ diduga ‘yang masih mentah dan bersifat opini yang merugikan pihak lain, sehingga terkadang perlu pengujian, uji konsekuwensi dan sengketa publik produknya Komisi Informasi Pusat dalam implementasi dan penerapan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

“Sebagian para jurnalis hanya berpatokan kepada Kode Etik Jurnalistik atau KEJ, produk para organisasi pers di era reformasi, sehingga membuat duta penyampai Informasi membatasi karya dan opini dalam berkreasi,” kata Ketua Umum FKM2 Polri, Diansyah Putra, baru baru ini di Jakarta.

Diansyah Putra mengatakan, sedianya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, merupakan angin segar dalam demokrasi pemberitaan, yang sebelumnya di era rezim Orde Baru sangat dikekang, dan tidak jarang akibat artikel media langsung dibredel dan ditutup. Seperti yang terjadi saat ini, keberadaan Dewan Pers dengan segala kebijakannya yang kontroversial dan buat kisruh dunia pers, tak jauh beda dengan cara cara yang diterapkan Orde Baru.

Padahal Menteri Rudiantara secara tegas menyatakan bahwa media media yang memiliki box redaksi dalam sengketa perusahaan pers tidak bisa dilarikan ke hukum dengan mengenakan UU ITE dalam setiap permasalahan dengan narasumber. Tetapi harus menggunakan pasal terkait yang ada dalam Undang Undang Pers No. 40. “Bukan main asal keluar rekom untuk jerat insan pers ke ranah hukum,” kata Gumay.

Sementara terkait perlindungan terhadap para pekerja pemburu berita yang masih minim dan belum jelas, mengakibatkan banyak terjadi kriminalisasi terhadap pekerja duta informasi.

“Untuk itu ke depannya perlu penataan, kaum pekerja informasi perlu pembekalan, pelatihan, pengetahuan undang undang, pemahaman kode etik jurnalistik, perda, perkap dan sebagainya sebagai modal dalam penulisan berita, tidak buta akal buta pikiran, hanya mengandalkan KTA Pers sudah petatang peteteng tapi kepalanya kosong,” kata Diansyah Putra.

Selain itu, wartawan juga perlu pembekalan, sertifikat pelatihan, surat tugas, surat penempatan resmi dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap para wartawan sebagai filter penyalahgunaan wewenang sebagai wartawan. Ed/Umar – Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *