Bahaya Bagi Lingkungan, Perusahaan Pengepul Rongsokan di Bekasi Kelola Limbah B3?

Bahaya Bagi Lingkungan, Perusahaan Pengepul Rongsokan di Bekasi Kelola Limbah B3?

SEBUAH perusahaan yang berdomisili di bilangan Cikunir, Kota Bekasi sebut saja PT. Berkah Riski terindikasi melakukan kegiatan pembuangan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) di lingkungan warga setempat. Dalam prakteknya, pekerjaan yang perusahaan tersebut banyak menabrak peraturan yang ada dalam pengelolaan limbah tersebut.

Selain berbahaya bagi lingkungan setempat, lantaran memakai bahan-bahan kimia, perusahaan yang mengolah barang bekas perusahaan telekomunikasi ini  keberadaanya ilegal, karena tanpa sepengetahuan warga setempat. Warga sendiri meresa dikelabui. Pasalnya,mereka hanya mengetahui bahwa kegiatan perusahaan tersebut hanya sebagai pengepul bahan rongsokan.

Hasil investigasi wartawan, ditemukan dalam pengelolaan barang rongsokan di lokasi memakai bahan kimia bermerk corrosive, yang tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan.

Hal ini saat dikonfirmasikan kepada pihak perusahaan melalui salah seorang karyawan yang mengaku adik dari pemilik didapat informasi bahwa perusahaan yang mereka kelola telah memiliki izin. Bahkan ia mengaku pihak pemerintah setempat, mulai dari kecamatan, kepolisian juga sering mendatangi tempatnya jika barang datang, dan sudah tahu keberadaan usaha tersebut. Meski demikian, ia enggan menjelaskan dalam kapasitas apa kedatangan camat dan polisi tersebut.

Sementara, Dadang yang mengaku selaku pihak yang penanggungjawab di lokasi ketika dikonfimasi tidak banyak bicara, seakan enggan berbicara banyak dengan awak media.

Dengan terungkapnya kasus, masyarakat berharap pihak berwenang dapat memberikan teguran dan memberikan penjelasan tentang kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut di wilayah hukumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tentang Pengelolaan Limbah B3 yang tertuang dalam, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , PP No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun untuk perizinannya jelas diatur dalam Permen LH No 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Permen LH No 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, KepmenperIndag No. 372 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas. ED/AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *