Pemekaran Botim Sebagai Daerah Otonomi Baru dalam Tahap Kajian Akademis

Pemekaran Botim Sebagai Daerah Otonomi Baru dalam Tahap Kajian Akademis

KEMENTERIAN Dalam Negeri, Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) bersama DPRD Kabupaten Bogor, Jumat, (8/9/17) mengadakan diskusi publik terkait Pemekaran Bogor Timur (Botim) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan motto “Kabupaten Bogor Maju, Bogor Timur Mekar”. Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa, 435 desa dan 40 kecamatan, diharapkan bisa menjadi ajang konsolidasi bagi masyarakat Bogor Timur.

Hadir pada kesempatan tersebut Presidium Bogor Timur, Bupati Bogor yang diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade). Hadir juga Dirjen Otonomi Daerah Alhafiz Rana, Kasubdit Penataan Wilayah I Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Slamet Indarto dan Ir. Almasril, M.Si, konsultan konsultan dari PT. Multi Kreasi Utama dengan moderator Fadli.

Pemekaran Bogor Timur sendiri sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) baru saat ini masih dalam tahap kajian akdemis. Presidium Bogor Timur berharap, langkah positif ini terus berlanjut agar progres menjadi DOB semakin cepat.

Dirjen Otonomi Daerah Alhafiz Rana yang menjadi Ketua Presidium Bogor Timur  mengatakan, saat ini tahapan DOB Bogor Timur baru sampai kajian akademis dan setelah diekpose dirumuskan langkah lanjutan untuk mencapai tujuan. “Hari ini dalam diskusi pubkik bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dan DPRD Kabupaten Bogor kami berharap ada usulan langkah strategis demi segera terwujudnya DOB Bogor Timur,” ujar Alhafiz Rana.

Selain mendapat usulan langkah dari pemerintah daerah dan pusat, Alhafiz berharap dapat usulan dan support dari masyarakat Bogor Timur yang terdiri dari Klapanunggal, Gunung Putri, Jonggol, Cariu, Cileungsi,Tanjungsari dan Sukamakmur. “Diskusi publik ini dihelat agar masyarakat mengetahui sejauh mana perkembangan untuk memekarkan Bogor Timur, jadi ajang konsolidasi, silaturrahmi, juga bisa memberikan usulan langkah apa saja yang harus dilakukan selanjutnya dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Bogor Timur,” sambungnya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengungkapkan, sesuai SK Gubernur Jawa Barat pada tahun 1990an, sebenarnya Kabupaten Bogor akan dimekarkan menjadi empat wilayah, yakni Barat, Selatan, Timur, dan Depok yang sudah lebih dulu dimekarkan.

Pria yang akrab disapa Jaro Ade ini pun salut dan bangga pada perjuangan masyarakat Bogor Timur, yang terus berjuang untuk memekarkan Bogor Timur. “Saya sangat apresiasi perjuangan pemekaran Bogor Timur ini, Presidium Bogor Timur juga sudah bekerja dengan sangat baik karena dalam kurun waktu tiga tahun sudah mempunyai hasil kajian akademis,” tutur Jaro Ade.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menambahkan, baik penggagas, pengusul DOB Bogor Timur, serta legislatif dan eksekutif Kabupaten Bogor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan DOB ini. Semuanya harus berkomitmen, istiqomah dan bekerja dengan ikhlas. “Saya melihat teman-teman dari Presidium Bogor Timur ini 90 persen bekerja dengan ikhlas dan dari Pemerintah Kabupaten Bogor juga turut mendukung berupa ketersediaan anggaran DOB Bogor Timur dalam APBD Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah menerangkan, secara geografis luas Kabupaten Bogor ini menempati posisi ketiga terluas di Provinsi Jawa Barat dan secara demografis jumlah penduduknya pun mencapai 5,6 juta jiwa hingga sudah sewajarnya untuk dimekarkan. “Dengan dimekarkannya Bogor Timur, maka selain akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tujuan lainnya adalah demi pemerataan pembangunan,” terang Syarifah.

Untuk penentuan titik ibu kota Bogor Timur, wanita yang juga pengusaha restoran ini menjelaskan ada beberapa Kecamatan yang dijagokan yaitu Gunung Putri, Cileungsi dan Jonggol. “Tiga wilayah diatas calon kuat ibu kota Bogor Timur dengan kelebihan masing-masing, tapi itu semua tergantung dari hasil kajian akademis dan penilaian lainnya,” jelasnya.

Kasubdit Penataan Wilayah I Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Slamet Endarto menerangkan jika mengacu kepada SK Gubernur Jawa Barat tahun 1990, maka Kabupaten Bogor masih ada kesempatan lagi untuk memekarkan wilayahnya. “Saat ini dari Selatan, Barat, Timur dan Depok yang bisa dimekarkan, baru Kota Depok yang sudah terlaksana. Kalau saya melihat Bogor Timur maka ini sangat layak untuk menjadi DOB,” terang Slamet Endarto.

Ia melanjutkan, hingga hari ini sudah ada 247 daerah yang mengirimkan surat pengajuan untuk pemekaran dari berbagai daerah, namun terbentur dengan Peraturan Pemerintah yang masih diproses, dan ditandatangani oleh presiden. “Mudah-mudahan Peraturan Pemerintah ini segera diterbitkan pada tahun 2018 atau 2019 oleh Presiden Joko Widodo hingga Bogor Timur bisa segera dimekarkan,” lanjutnya. Gumay/ED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *